Berita

Ilustrasi

Bisnis

Mau Masuk BUMN, Buku “Korupsi Ahok” Kembali Beredar

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 09:03 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mengiringi wacana penempatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi petinggi di salah satu BUMN, soft file buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok: Menuntut Keadilan untuk Rakyat” yang ditulis Marwan Batubara kembali beredar luas di jejaring media sosial.

Buku itu diberi kata pengantar oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Buku yang diterbitkan Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia (YPSI) pada tahun 2017 lalu itu sempat bikin heboh, karena di dalamnya dituliskan tentang berbagai dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ahok selama dirinya bertugas sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta antara periode 2012 hingga 2017.


Kasus-kasus yang dibicarakan Marwan Batubara di dalam bukunya itu antara lain yang terkait dengan tukar guling lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat, kasus lahan Taman BMW, kasus tanah Cengkareng Barat, penyelewengan dana CSR, penyimpangan dana non budgeter, dan kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Di antara kasus-kasus itu juga ada satu kasus yang diduga melibatkan Ahok saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Di dalam buku itu juga ada satu bab khusus yang membahas tentang metode penggusuran yang dilakukan Ahok selama berkuasa di Jakarta. Disebutkan bahwa di era Ahok lah terjadi penggusuran paling brutal dalam sejarah republik.

Sementara kalangan di tubuh pemerintahan baru Joko Widodo memang berupaya untuk melibatkan Ahok dalam pengelolaan BUMN tertentu. Belum pasti benar, BUMN yang mana.

Kabar yang berkembang luas menyebutkan, BUMN yang mungkin akan dimasuki Ahok adalah Pertamina, PLN, Pindad.

Ada juga kabar yang mengatakan, kemungkinan ia akan ditugaskan ke Garuda Indonesia.

Informasi lain yang diperoleh mengatakan, keinginan sementara kalangan yang ingin melibatkan Ahok itu tidak diterima sepenuhnya oleh kalangan lain di dalam pemerintahan.

Ada juga di kalangan pemerintahan yang menganggap Ahok dan kredibilitasnya akan membuat golden period pemerintahan baru ini akan sangat terganggu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya