Berita

Ilustrasi

Bisnis

Mau Masuk BUMN, Buku “Korupsi Ahok” Kembali Beredar

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 09:03 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mengiringi wacana penempatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi petinggi di salah satu BUMN, soft file buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok: Menuntut Keadilan untuk Rakyat” yang ditulis Marwan Batubara kembali beredar luas di jejaring media sosial.

Buku itu diberi kata pengantar oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Buku yang diterbitkan Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia (YPSI) pada tahun 2017 lalu itu sempat bikin heboh, karena di dalamnya dituliskan tentang berbagai dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ahok selama dirinya bertugas sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta antara periode 2012 hingga 2017.


Kasus-kasus yang dibicarakan Marwan Batubara di dalam bukunya itu antara lain yang terkait dengan tukar guling lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat, kasus lahan Taman BMW, kasus tanah Cengkareng Barat, penyelewengan dana CSR, penyimpangan dana non budgeter, dan kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Di antara kasus-kasus itu juga ada satu kasus yang diduga melibatkan Ahok saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Di dalam buku itu juga ada satu bab khusus yang membahas tentang metode penggusuran yang dilakukan Ahok selama berkuasa di Jakarta. Disebutkan bahwa di era Ahok lah terjadi penggusuran paling brutal dalam sejarah republik.

Sementara kalangan di tubuh pemerintahan baru Joko Widodo memang berupaya untuk melibatkan Ahok dalam pengelolaan BUMN tertentu. Belum pasti benar, BUMN yang mana.

Kabar yang berkembang luas menyebutkan, BUMN yang mungkin akan dimasuki Ahok adalah Pertamina, PLN, Pindad.

Ada juga kabar yang mengatakan, kemungkinan ia akan ditugaskan ke Garuda Indonesia.

Informasi lain yang diperoleh mengatakan, keinginan sementara kalangan yang ingin melibatkan Ahok itu tidak diterima sepenuhnya oleh kalangan lain di dalam pemerintahan.

Ada juga di kalangan pemerintahan yang menganggap Ahok dan kredibilitasnya akan membuat golden period pemerintahan baru ini akan sangat terganggu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya