Berita

Ilustrasi

Bisnis

Mau Masuk BUMN, Buku “Korupsi Ahok” Kembali Beredar

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 09:03 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mengiringi wacana penempatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi petinggi di salah satu BUMN, soft file buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok: Menuntut Keadilan untuk Rakyat” yang ditulis Marwan Batubara kembali beredar luas di jejaring media sosial.

Buku itu diberi kata pengantar oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Buku yang diterbitkan Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia (YPSI) pada tahun 2017 lalu itu sempat bikin heboh, karena di dalamnya dituliskan tentang berbagai dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ahok selama dirinya bertugas sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta antara periode 2012 hingga 2017.


Kasus-kasus yang dibicarakan Marwan Batubara di dalam bukunya itu antara lain yang terkait dengan tukar guling lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat, kasus lahan Taman BMW, kasus tanah Cengkareng Barat, penyelewengan dana CSR, penyimpangan dana non budgeter, dan kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Di antara kasus-kasus itu juga ada satu kasus yang diduga melibatkan Ahok saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Di dalam buku itu juga ada satu bab khusus yang membahas tentang metode penggusuran yang dilakukan Ahok selama berkuasa di Jakarta. Disebutkan bahwa di era Ahok lah terjadi penggusuran paling brutal dalam sejarah republik.

Sementara kalangan di tubuh pemerintahan baru Joko Widodo memang berupaya untuk melibatkan Ahok dalam pengelolaan BUMN tertentu. Belum pasti benar, BUMN yang mana.

Kabar yang berkembang luas menyebutkan, BUMN yang mungkin akan dimasuki Ahok adalah Pertamina, PLN, Pindad.

Ada juga kabar yang mengatakan, kemungkinan ia akan ditugaskan ke Garuda Indonesia.

Informasi lain yang diperoleh mengatakan, keinginan sementara kalangan yang ingin melibatkan Ahok itu tidak diterima sepenuhnya oleh kalangan lain di dalam pemerintahan.

Ada juga di kalangan pemerintahan yang menganggap Ahok dan kredibilitasnya akan membuat golden period pemerintahan baru ini akan sangat terganggu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya