Basuki Tjahaya Purnama/Net
Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan bergabung di salah satu perusahaan pelat merah nampaknya semakin jelas saja.
Lalu, siapa sebenarnya yang merekomendasikan nama Ahok?
Soal Ahok akan memimpin BUMN, PDIP menyambut positif. Hanya saja, PDIP meminta Erick Thohir memastikan tidak ada aturan yang melarang kader partai memimpin BUMN.
"Nah, problemnya adalah apakah boleh ada kader partai masuk atau tidak, memimpin atau tidak. Pokoknya yang penting harus jelas, kalau kader partai tidak boleh menduduki jabatan seperti itu harus jelas, tidak boleh," kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).
Sementara itu, pihak Istana berkata lain. Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Ahok harus mengundurkan diri dari partai jika ingin masuk BUMN.
"Pak Ahok, kalau tidak keliru, apakah bergabung partai politik. Nah, beliau, kalaupun mau masuk BUMN, harus mengundurkan diri. Karena di BUMN ada surat semacam pakta integritas itu tidak boleh dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan bahwa banyak pihak yang memberikan masukan kepada Erick.
"Kalau rekomendasi atau masukan, banyaklah dari kita kepada Pak Erick. Pak Erick melihat bahwa bisa membantu kita kan Pak Ahok masih muda jadi masih bisa bantu BUMN," ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Arya mengatakan bahwa untuk jabatan strategis BUMN perlu dilakukan koordinasi dengan Presiden
Jadi yang merekomendasikan nama Ahok agar masuk BUMN adalah presiden?
"Yang pasti, setiap posisi yang vital untuk BUMN kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi, nggak mungkin nggak, karena BUMN yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," tutur Arya.
Arya menegaskan bahwa Ahok akan ditempatkan di BUMN strategis. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sudah menyanggupinya.
"Tadi sih Pak Ahok oke ya," ujarnya.
Pada sejumlah BUMN yang belum memiliki Direktur Utama (Dirut) definitif, sebut saja PT PLN (Persero) yang saat ini dipimpin oleh Plt Dirut Sripeni Inten Cahyani. Kemudian ada juga Bank Mandiri dan BTN yang masih kosong posisi dirut definitifnya.
