Berita

Menkominfo Johnny G Plate/RMOL

Nusantara

Bantah Portal Aduan Bungkam ASN, Menkominfo: Bersuaralah

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 01:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Portal aduanasn.id dianggap sebagai upaya pemerintah dalam membatasi masyarakat khususnya aparatur sipil negara (ASN) dalam menyuarakan aspirasinya di muka umum.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Plate membantah, aduan online itu bukan untuk membatasi ASN. Malahan, dia meminta masyarakat agar dapat menyuarakan aspirasinya.

“Jangan takut, bersuaralah. Ini negara demokrasi, ini negara kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat itu dihormati dan dilindungi konstitusi. Negara hadir untuk menjaga itu,” kata Johnny di SICC, Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11).


Johnny menambahkan, portal tersebut hanya sebatas tindakan preventif pertama untuk mengantisipasi masuknya aliran radikal masuk ke ASN.

"Enggak boleh ASN dibungkam. ASN harus diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dan bekerja secara produktif, itu harus diberi ruangnya. Tapi kalau ada yang menyimpang dan membahayakan, maka itulah deteksi informasi dini untuk mencegah," paparnya.

Johnny menegaskan, ASN merupakan primover bergeraknya negara sehingga harus memiliki kompetensi dan integritas yang kuat serta komitmen terhadap bangsanya.

“Karena dia primemover  dia tidak ada masalah dia punya landasan ideologi yang sangat kuat terhadap konstitusional UUD 45," tegasnya.

“Sekali lagi, portal ini untuk aksi preventif. Tolong dilihat dari mencegahnya. Selama saya menjadi Kominfo keputusan itu diambil harus dalam pertimbangan,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya