Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu/RMOL
Anggota Komisi III DPR RI desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan dugaan praktik korupsi.
Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyikapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya laporan Presiden Joko Widodo yang belum diproses oleh KPK.
"KPK harusnya proaktif menindaklanjuti laporan dari siapapun termasuk presiden atau warga negara biasa," ujar Masinton kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/11).
Masinton menyebut, KPK memang sudah lama dikenal dengan pilah-pilih kasus. Terutama, yang bisa dimasukkan dalam operasi tangkap tangan yang juga dibanggakan masyarakat.
"Selama ini kecurigaan publik kan pilih tebang itu, dipilah mana yang punya efek publik kuat maka KPK terjebak dengan rutinitas yang namanya OTT," jelasnya.
Hanya saja, politisi PDI Perjuangan ini enggan berspekulasi saat ditanya kasus apa yang kemungkinan dilaporkan Presiden Jokowi kepada KPK.
"Terlepas apapun perkara dugaan korupsi harusnya KPK itu proaktif menindaklanjuti seluruh laporan," tukasnya.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo, tapi tidak diusut.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengakui memang ada dua kasus besar yang menjadi konsen Presiden Jokowi. KPK mengaku sudah menangani kedua kasus tersebut.
"Sejauh ini memang ada dua kasus yang menjadi konsen presiden dan sejumlah pihak sudah kami tangani. Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya," ucap Laode Muhammad Syarif kepada wartawan, Selasa (12/11).
