Perdebatan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar sudah terlanjur terjadi di ruang publik.
Keduanya berpolemik mengenai dana desa yang mengalir ke desa fiktif. Sri Mulyani yang mengungkap, Abdul Halim lantas membantah.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa perbedaan pandangan ini harus dipertanggungjawabkan ke publik.
“Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data, dan bukti atau hanya yang berbeda dari sudut pandang saja, ini lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik,†tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (10/11).
Namun masalah menjadi runyam jika ditemukan ada perbedaan data, fakta, dan bukti yang sangat signifikan. Dibutuhkan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut.
Jika hasilnya ditemukan bahwa fakta, data, dan bukti yang bersumber dari dua menteri tersebut tidak valid, sejatinya kedua menteri tersebut harus minta maaf kepada publik sembari mengatakan tidak mengulang hal yang sama lagi ke depan.
Sementara jika ditemukan bahwa data mereka tidak benar-benar valid, maka yang kalah harus secara kesatria mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
“Supaya tidak menjadi beban presiden di mata publik. Sebagai rujukan saja, pernah seorang menteri di Jepang harus turun dari jabatan karena salah ucapan,†pungkas Emrus.
