Berita

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono Yakin Jokowi Mampu Bangkitkan Ekonomi Hanya Dua Tahun, Asal...

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 22:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pergerakan ekonomi global yang saat ini melemah harus benar-benar dimonitor pemerintah Indonesia untuk menjaga perekonomian dalam negeri tetap stabil.

Sembari memantau, pemerintah juga harus melakukan terobosan kebijakan yang selama ini belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Pergerakan harus dipantau day to day. Selain itu kebijakan juga penting, seperti pembatasan produk impor yang mulai dilakukan Jokowi itu sudah tepat," kata Waketum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (8/11).


Pembatasan tersebut diharapkan bisa menghentikan sementara produk-produk industri manufaktur impor yang sejatinya melimpah di Tanah Air, seperti halnya produksi sepatu, tas, pakaian, dan tekstil. Pun demikian dengan komoditas ekspor Indonesia di tengah turunnya permintaan dunia.

"Pertumbuhan ekonomi China sebagai tujuan ekspor terbesar turun dari 6,6 % ke 6 persen. Artinya ekspor andalan kita ke China seperti CPO, batubara, dan nikel dipastikan akan memengaruhi penerimaan devisa negara," paparnya.

Oleh karenanya, pemerintah diminta antisipasi penurunan ekspor beberapa komoditas agar tidak berdampak buruk melalui strategi tertentu.

Langkah berikutnya yang perlu diantisipasi adalah ancaman krisis global. Pemerintah, dalam hal ini OJK harus benar-benar memperhatikan neraca laporan keuangan perbankan di Indonesia dari sisi NPL-nya.

"Jangan sampai ada bank yang gagal bayar sehingga menyebabkan kepanikan di masyarakat nantinya. Yang paling penting, DPR harus bisa juga menjaga stabilitas politik agar tidak membuat panik pasar," tegasnya.

"Percayalah, Joko Widodo dan tim ekonomi akan siap dan mampu melewati zaman kalobendu (jaman sulit ekonomi) dalam dua tahun," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya