Berita

Ahmad Syaiku/Net

Politik

Ahmad Syaiku: Gerindra Bisa Dianggap Tidak Punya Etika

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 20:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembahasan mengenai kursi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih berjalan alot. Proses yang berlangsung di DPRD terbilang lamban dan cenderung tidak bergerak.

Teranyar, Partai Gerindra turut mengajukan sejumlah nama untuk turut dibahas menjadi cawagub DKI. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan bahwa jatah tersebut milik PKS.

PKS bahkan telah mengajukan dua nama, anggota DPR Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto.


Adapun nama yang diajukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sebagai cawagub DKI ada empat, yaitu Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah.

Ahmad Syaikhu sebagai calon yang diusung PKS bereaksi. Menurutnya, pengajuan Gerindra itu menjadi bukti tidak ada keseriusan, komitmen, dan etika politik dari partai besutan Prabowo Subianto.

"Dua nama cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen dan etika politik," tegas Syaikhu, di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/11).

Menurutnya, masalah pemilihan cawagub DKI bukan terletak pada sosok yang diajukan ke DPRD DKI. Melainkan karena tidak ada keseriusan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti proses pemilihan.

"Berbagai tahapan sudah dilalui. Termasuk fit and proper test. Sekarang kita mau serius atau tidak mencari pendamping Anies," ujar mantan wakil walikota Bekasi itu.

Syaikhu juga melihat, manuver Gerindra tersebut akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, karena dianggap tidak komitmen dan melanggar etika politik.

"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik," ujarnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya