Berita

Ahmad Syaiku/Net

Politik

Ahmad Syaiku: Gerindra Bisa Dianggap Tidak Punya Etika

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 20:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembahasan mengenai kursi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih berjalan alot. Proses yang berlangsung di DPRD terbilang lamban dan cenderung tidak bergerak.

Teranyar, Partai Gerindra turut mengajukan sejumlah nama untuk turut dibahas menjadi cawagub DKI. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan bahwa jatah tersebut milik PKS.

PKS bahkan telah mengajukan dua nama, anggota DPR Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto.


Adapun nama yang diajukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik sebagai cawagub DKI ada empat, yaitu Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah.

Ahmad Syaikhu sebagai calon yang diusung PKS bereaksi. Menurutnya, pengajuan Gerindra itu menjadi bukti tidak ada keseriusan, komitmen, dan etika politik dari partai besutan Prabowo Subianto.

"Dua nama cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen dan etika politik," tegas Syaikhu, di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/11).

Menurutnya, masalah pemilihan cawagub DKI bukan terletak pada sosok yang diajukan ke DPRD DKI. Melainkan karena tidak ada keseriusan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti proses pemilihan.

"Berbagai tahapan sudah dilalui. Termasuk fit and proper test. Sekarang kita mau serius atau tidak mencari pendamping Anies," ujar mantan wakil walikota Bekasi itu.

Syaikhu juga melihat, manuver Gerindra tersebut akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, karena dianggap tidak komitmen dan melanggar etika politik.

"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik," ujarnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya