Sandiaga Salahuddin Uno (kiri)/RMOL
Masyarakat diminta tak menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara personal dalam mengkritik Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta 2020 yang belakangan menuai polemik.
Hal itu disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya, memberi kritik baik untuk pembangunan, melainkan harus konstruktif mengarah ke sistem yang dipermasalahkan.
"Menurut saya diskursus publik soal anggaran itu penting. Tapi jangan personal, jangan nyerang Pak Anies pribadinya, perbaiki sistemnya," kata Sandi usai mengisi seminar di kawasan JIExpo Hall C2, Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11).
Semasa menjabat Wagub DKI, Sandi memang menekankan pentingnya transparansi anggaran, salah satunya melalui Jakarta Smart City (JSC). Berkaca dari pengalamannya pula, ia tak bisa mengecek rincian poin-poin anggaran satu persatu lantaran jumlah kegiatannya mencapai ribuan.
"Saat itu saya bilang, puluhan ribu kegiatan enggak akan mungkin kelihatan karena hanya ditugaskan beberapa SKPD untuk menyisir. Tapi kalau kita kerja bersama dalam kolaborasi dan ada partisipasi masyarakat, ini kan positif menurut saya," demikian Sandi.
Di sisi lain, Gubernur Anies menysinyalir adanya item seperti pengadaan lem merek Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar, bolpoin senilai Rp 123 miliar, dan beberapa lainnya akibat
human error dan kekeliruan proses
e-budgetting pada saat merancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ia pun menegaskan akan memperbaiki sistem
e-budgeting yang dahulu pernah dipakai era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Aplikasi selalu mengalami perkembangan, jadi ya normal saja. Jadi bukan mengganti, tapi
upgrade. Kalau ganti kan kesannya meniadakan, tapi meng-
upgrade saja sehingga sistemnya
smart," kata Anies.
