Berita

Edhy Prabowo dukung permintaan khusus Dubes AS/Humas KKP

Politik

Kerja Sama Berlanjut, Edhy Prabowo Dukung Permintaan Khusus Dubes AS

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menyambut baik kunjugan Dubes AS Joseph R Donovan beserta jajarannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan.

Pasalnya, program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia. Baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya adalah kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Khususnya untuk memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.


“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya," ujar Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/11).

"Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” sambungnya.

Edhy melanjutkan, sesuai dengan amanat presiden, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan. Untuk kemudian fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia.

Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti ini juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sementara terkait permintaan Dubes Donovan soal kapal perang AS, USS Houston, yang tenggelam di perairan Banten untuk dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Edhy menyebut pihaknya mendukung hal tersebut.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya