Berita

Edhy Prabowo dukung permintaan khusus Dubes AS/Humas KKP

Politik

Kerja Sama Berlanjut, Edhy Prabowo Dukung Permintaan Khusus Dubes AS

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menyambut baik kunjugan Dubes AS Joseph R Donovan beserta jajarannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan.

Pasalnya, program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia. Baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya adalah kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Khususnya untuk memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.


“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya," ujar Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/11).

"Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” sambungnya.

Edhy melanjutkan, sesuai dengan amanat presiden, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan. Untuk kemudian fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia.

Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti ini juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sementara terkait permintaan Dubes Donovan soal kapal perang AS, USS Houston, yang tenggelam di perairan Banten untuk dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Edhy menyebut pihaknya mendukung hal tersebut.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya