Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diragukan, Pengamat: Jokowi Harus Segera Ganti Rezim BPS

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 22:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera merombak rezim di Badan Pusat Statistik (BPS).

Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul lantaran adanya temuan pakar ekonomi Asing yang menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan angka dari BPS.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya sebagai rujukan para lembaga maupun Kementerian untuk menunjang kebijakan.


Namun, jika BPS salah menilai data akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus dibongkar itu rezim di BPS, harus cepat diganti," tegas Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).

Dian menambahkan, orang-orang lama di BPS harus diganti dengan orang yang bisa dipercaya.

"Ganti dengan orang memang yang bisa dipercaya sama Jokowi untuk menunjang 5 persennya janji-janjinya pak Jokowi itu, harus dibongkar, harus diganti, andaikan ya salah menafsirkan angka dalam 5 tahun terakhir," paparnya.

Bahkan, lanjut Dian, diduga terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan juga diakibatkan dengan ketidak sinkron antara data real penerima bantuan dengan data di BPS.

"Mau gak mau Jokowi ya harus intervensi ke dalam, ganti dengan tim dia, karena ini periode kedua, Pak Jokowi harus menunjukkan performanya. Data BPS itu kan data rujukan semua kelembagaan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya