Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diragukan, Pengamat: Jokowi Harus Segera Ganti Rezim BPS

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 22:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera merombak rezim di Badan Pusat Statistik (BPS).

Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul lantaran adanya temuan pakar ekonomi Asing yang menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan angka dari BPS.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya sebagai rujukan para lembaga maupun Kementerian untuk menunjang kebijakan.

Namun, jika BPS salah menilai data akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus dibongkar itu rezim di BPS, harus cepat diganti," tegas Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).

Dian menambahkan, orang-orang lama di BPS harus diganti dengan orang yang bisa dipercaya.

"Ganti dengan orang memang yang bisa dipercaya sama Jokowi untuk menunjang 5 persennya janji-janjinya pak Jokowi itu, harus dibongkar, harus diganti, andaikan ya salah menafsirkan angka dalam 5 tahun terakhir," paparnya.

Bahkan, lanjut Dian, diduga terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan juga diakibatkan dengan ketidak sinkron antara data real penerima bantuan dengan data di BPS.

"Mau gak mau Jokowi ya harus intervensi ke dalam, ganti dengan tim dia, karena ini periode kedua, Pak Jokowi harus menunjukkan performanya. Data BPS itu kan data rujukan semua kelembagaan," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya