Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diragukan, Pengamat: Jokowi Harus Segera Ganti Rezim BPS

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 22:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera merombak rezim di Badan Pusat Statistik (BPS).

Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul lantaran adanya temuan pakar ekonomi Asing yang menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan angka dari BPS.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya sebagai rujukan para lembaga maupun Kementerian untuk menunjang kebijakan.


Namun, jika BPS salah menilai data akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus dibongkar itu rezim di BPS, harus cepat diganti," tegas Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).

Dian menambahkan, orang-orang lama di BPS harus diganti dengan orang yang bisa dipercaya.

"Ganti dengan orang memang yang bisa dipercaya sama Jokowi untuk menunjang 5 persennya janji-janjinya pak Jokowi itu, harus dibongkar, harus diganti, andaikan ya salah menafsirkan angka dalam 5 tahun terakhir," paparnya.

Bahkan, lanjut Dian, diduga terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan juga diakibatkan dengan ketidak sinkron antara data real penerima bantuan dengan data di BPS.

"Mau gak mau Jokowi ya harus intervensi ke dalam, ganti dengan tim dia, karena ini periode kedua, Pak Jokowi harus menunjukkan performanya. Data BPS itu kan data rujukan semua kelembagaan," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya