Berita

Penulis dan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Kuba, Ariel Terrero Escalante (tengah)/RMOL

Dunia

Glasnost Dan Perestroika Ala Kuba

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 22:39 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

KUBA sedang berbenah.

Sedang melakukan glasnost dan perestroika ala mereka. Keterbukaan dan restrukturisasi. Atau dalam bahasa Spanyol yang digunakan sebagai bahasa nasional di Kuba, transparencia dan reestructuración.

Glasnost dan perestroika dalam tulisan ini hanya istilah yang saya gunakan. Manakala membandingkan hal yang kurang lebih serupa dengan apa yang pernah dilakukan Uni Soviet di akhir 1980an.


Tentu, situasi tidak sama. Glasnost dan perestroika di Uni Soviet pada masa itu terjadi secara tiba-tiba. Seperti cahaya yang membuat silau bahkan menyakitkan mata. Alih-alih berfungsi sebagai penerang jalan, keduanya malah membuat kaki Soviet terantuk, dan terjatuh, bubar.

Internet telah ramai digunakan warga Kuba sejak 2015, menjelang perbaikan hubungan negara itu dengan Amerika Serikat.

Kini di era Donald Trump, hubungan Kuba dan AS kembali bermasalah. Tetapi internet tetap bisa digunakan di Kuba.

Hot spot tetap ada di banyak tempat.

Dulu warga Havana menggunakan jalur sepanjang tepi pantai, Malecon, untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan sesama mereka. Kini tak sedikit yang ke Malecon selain untuk menikmati udara laut di sore hari, juga untuk mencari wifi yang disediakan perusahan internet negara, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A., disingkat Etecsa.

Nyaris tidak ada sensor. Tidak seperti di Republik Rakyat China. Anda bisa mengakses informasi apapun, selagi itu ada di dunia maya, dan selagi Anda menemukan jaringan wifi yang memadai.

Satu-satunya yang masih menjadi masalah dalam hal komunikasi ini adalah infrastruktur jaringan dan harga yang belum begitu bersahabat bagi kebanyakan warga Kuba.

Media tumbuh subur. Tidak hanya di Havana, tetapi di seluruh Kuba.

Kemarin saya berkunjung ke kantor Persatuan Wartawan Kuba, UPEC, di persimpangan Jalan 23 dan Jalan I, Vedado. Saya diterima salah seorang Presiden UPEC, Ariel Terrero Escalante. Selain di UPEC, ia juga merupakan Direktur Jenderal Instituto Internacional de Periodismo.

Kami bertukar pikiran tentang kebebasan pers dan kewajiban moral wartawan.

Kami berdiskusi tentang jebakan kaum kapitalis dan neoliberalis yang menghantui kemerdekaan pers, dan model-model yang bisa digunakan untuk menghindarinya.

Di Kuba, wartawan mencintai kebebasan pers, juga mencintai revolusi Kuba.

Di lantai dasar gedung UPEC, di dinding kanan ada sebuah poster. Dalam ukuran yang sangat menonjol. Kartun wajah Fidel Castro dalam jumlah yang banyak dan disusun sedemikian rupa dengan tulisan yang juga berukuran besar di bagian bawah: Cuba PostCastro.

Sementara dinding yang bersebelahan dengan tangga ke lantai dua dijadikan semacam galeri untuk memajang foto-foto legenda revolusi Che Guevara, serta bendera Kuba dan bendera UPEC.      

Bulan Juli tahun lalu, konstitusi baru telah ditetapkan. Di dalam konstitusi itu, pemimpin tertinggi Partai Komunis Kuba tidak lagi menjadi kepala negara dan pemerintahan, seperti di era Fidel Castro (1976-2008) dan Raul Castro (2008-2018).  

Ketiga jabatan itu telah dipisahkan.

Raul Castro yang menggantikan abangnya, Fidel, telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden Dewan Negara pada April 2018. Jabatan itu didudukinya sejak April 2011.

Sebagai penggantinya ditunjuklah Miguel Diaz-Canel. Sebagai Ketua Dewan Negara (kepala negara), Diaz-Canel juga menduduki posisi Ketua Dewan Menteri (kepala pemerintahan).

Tanggal 10 Oktober lalu, sesuai dengan Konstitusi baru, jabatan Diaz-Canel diupgrade menjadi Presiden Republik Kuba. Ini posisi Kepala Negara.

Sementara fungsi Ketua Dewan Negara diberikan kepada Ketua Majelis Nasional. Jabatan Presiden Republik Kuba juga dibatasi hanya dua kali lima tahun.

Majelis Nasional berwenang memilih Presiden dari calon yang diajukan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba, dan memilih Perdana Menteri dari calon yang diajukan Presiden.

Setidaknya ada tiga tokoh yang disebutkan berpeluang diajukan sebagai calon Perdana Menteri.

Tokoh pertama adalah Jenderal Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Belakangan ia semakin kerap tampil bersama Diaz-Canel. Dia ikut dalam pertemuan Diaz-Canel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akhir Oktober lalu. Juga ikut dalam pertemuan Diaz-Canel dengan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador pertengahan bulan lalu.

Bahkan ia ikut mendampingi Diaz-Canel dalam Sidang Umum PBB di bulan September tahun lalu, agenda PBB pertama bagi Diaz-Canel sebagai Kepala Negara Kuba.

Jenderal López-Calleja (Calleja dibaca Kayeha) adalah kepala jaringan bisnis pemerintah Kuba, Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), yang disebutkan menguasai setidaknya perekonomian negara itu.

Jenderal López-Calleja pernah menikah dengan salah seorang putri Raul Castro.

GAESA merupakan salah satu organisasi yang terkena sanksi ekonomi yang diberikan AS. Namun, nama Jenderal López-Calleja tidak termasuk dalam daftar kerabat Raul Castro yang diberikan sanksi oleh pemerintahan Donald Trump.

Ada pandangan yang menilai hal ini sebagai sinyal bahwa Jenderal López-Calleja relatif bisa diterima dunia luar.

Dua tokoh lain yang juga disebut memiliki peluang adalah Menteri Luar Negeri Bruno Rodríguez dan Wakil Ketua Dewan Menteri Jose Luis Tapia Fonsesca. Tetapi peluang kedua tokoh ini dikatakan tidak terlalu besar.

Menlu Rodríguez walaupun sudah lama malang melintang di panggung internasional, namun tidak memiliki dukungan politik sebesar yang dimiliki Jenderal López-Calleja. Adapun peluang Tapia Fonsesca lebih kecil lagi. Namanya kurang dikenal dunia internasional.

Siapapun yang akhirnya menjadi Perdana Menteri Kuba, satu di antara mereka bertiga, atau tokoh selain mereka, proses politik yang sedang bergulir ini memperlihatkan bahwa angin glasnost dan perestroika sedang bertiup sepoi-sepoi di negeri Fidel Castro.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya