Muara dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja secara liar tanpa pengawasan.
Begitu penilaian mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).
Berbagai masalah yang dimaksud Fahri adalah masalah BPJS Kesehatan yang mengalami defisit, terjadinya dugaan kecurangan pemilu, hingga kemunculan kasus desa fiktif.
"Kenapa BPJS bangkrut? Karena dia nggak tahu jumlah orang penerima bantuan itu, dia nggak tahu jumlah orang miskin. Jumlah orang miskin antara BPS dengan Kementerian Sosial dengan yang lain-lain itu berbeda. Dia bahkan tidak tahu jumlah desa coba bayangkan itu," ucap Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (6/11) malam.
Akar persoalan itu, kata Fahri, bersumber pada jumlah penduduk Indonesia yang tidak jelas. Sementara di satu sisi, semua mengandalkan database e-KTP yang bermasalah dan masih ditangani KPK.
"KPK menghambat kasus e-KTP, sehingga orang nggak berani menyentuh e-KTP itu sedemikian rupa. Jadi kita nggak
ngerti data penduduk kita berapa," tegasnya.
Menurut Fahri, KPK berkerja secara tidak benar dan dapat memperburuk keadaan Indonesia di mata dunia. Karena banyak pejabat yang ditangkap, sehingga mengganggu iklim investasi Indonesia.
"Jadi dia (KPK) tidak menggunakan wibawa UU secara tepat, dia sudah menyalahgunakannya. Ketika melihat orang ditangkap itu, itu bukanlah isyarat bahwa korupsi sedang diberantas,†terangnya.
“Tapi dia sedang memperbanyak fiksi-fiksi yang efeknya adalah mengirim sinyal ke dunia Internasional bahwa Indonesia tidak aman bagi investasi," ungkapnya.
