Airlangga Hartarto-Wilbur Ross/RMOL
Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross melakukan pertemuan secara tertutup membahas sejumlah agenda strategis terkait kerjasama Indonesia-AS di bidang investasi.
"Kita membahas kerjasama Indonesia dengan Amerika yang sudah 70 tahun. Juga membahas isu detail terkait dengan investasi dan kerjasama Amerika di Indonesia," ujar Airlangga saat jumpa pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).
Selain itu, Airlangga juga mengatakan pihaknya bersama pemerintah Amerika membahas kebijakan perdagangan bea masuk impor terhadap ekspor atau Generalizes System of Preferences (GSP) antara Indonesia-AS.
"Juga terkait dengan finalisasi review GSP yang diharapakan segera dilakukan. Dan Indonesia, akan segera mengirim tim Kemendag dan Amerika juga mengundang Indonesia untuk ikut event di Amerika tentang investasi," tuturnya.
Kemudian, Airlangga juga meneruskan rencana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal Indonesia-Pasific dan Pasific Summit yang akan digelar tahun depan. Adapun, kerjasama yang akan dilakukan itu menyangkut berbagai sektor.
"Bersama Menlu tadi menyampaikan kerjasama Indo-Pacific, dan rencana Indonesia membuat Indo-Pacific Summit tahun depan. Juga dibahas teknis delegasi bisnis yang ada di Indonesia untuk bekerjasama diberbagai sektor mulai dari penerbangan, kesehatan, sektor-sektor jasa lainnya," kata Airlangga.
"Termasuk di Tesla, Haniwell dan banyak perusahan Amerika lain yang ingin memanfaatkan perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung ketua umum Partai Golkar itu.
Secara keseluruhan, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memfasilitasi rencana bisnis dan kerjasama bilateral dengan pemerintah Amerika. Rencananya, dalam waktu tiga bulan pemerintah Indonesia akan memperbaiki regulasi Omnibus Law atau (membuat UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus).
"Pada prinsipnya pemerintah akan memfasilitasi termasuk mempermudah, karena ada permintaan juga mengenai batasan-batasan mengenai permodalan dan kemitraan. Nah, ini yang dijanjikan dalam waktu tiga bulan. Pemerintah akan memperbaiki yang kami masukan ke dalam Omnibus Law," demikian Airlangga.
