Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Net
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Di hadapan anggota Komisi II DPR RI, Tito memaparkan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri tahun 2020-2024.
Setidaknya ada lima arah kebijakan mendasar Kemendagri yang dipaparkan Tito. Yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastuktur, Penyerderhanaan Regulasi, Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
Dari sisi pembangunan SDM, Kemendagri bakal melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sementara di aspek pembangunan infrastuktur, optimalisasi program otonomi daerah akan dimaksimalkan.
Tito menjelaskan, pembangunan infrastuktur ini diharapkan seluruh Kepala Daerah bisa menyelaraskan dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun infrastuktur.
"Misalnya dari sisi pembebasan lahan, Pemda diharapkan ikut membantu baik dari sisi pembiayaan maupun menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah pusat," jelas Tito.
Dari sisi penyederhanaan regulasi, Kemendagri akan mendorong iklim investasi yang kompetitif, salah satunya dengan mendorong aplikasi-aplikasi yang mempermudah regulasi dan perizinan.
"Kami akan nilai mana-mana saja Pemda yang berprestasi dalam hal mendorong investasi, dengan begitu maka akan tercipta iklim yang kompetitif," jelas Tito.
Rencana strategis lainnya adalah reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan visi reformasi, yakni “Pemerintah Kelas Dunia Tahun 2025â€. Nantinya, program prioritas reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang ramping, efektif dan efisien, serta mengoptimalkan pelayanan.
Dan yang terakhir transformasi ekonomi. Dalam upaya mentransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa serta untuk mendukung capaian indikator makro nasional, Kemendagri mendorong Pemprov dan Pemkab/Pemkot melakukan sinkronisasi dan sinergitas dengan kebijakan pusat.
