Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17:53 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.

"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar bisa mengikis radikalisme.

Radikalisme, lanjut Fadli, sebenarnya isu bersama. Pasalnya, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan, pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

"Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh pemerintah tidak pada tempatnya,"  imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini mengungkapkan alasan isu radikalisme lebih cepat direspon ketimbang isu yang lain.

Fadli beranggapan pemerintah saat ini hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama. Khususnya agama Islam.

"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu akan kontraproduktif," tegasnya.

Selain itu, kata Fadli, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam karena selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh.

"Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini," pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Gara-gara KUHAP Baru, KPK Tak Bisa Perpanjang Pencegahan Fuad Hasan Masyhur

Jumat, 20 Februari 2026 | 18:04

Patroli Malam Cegah Perang Sarung

Jumat, 20 Februari 2026 | 17:47

KPK Bakal Serahkan Hasil Telaah Laporan Gratifikasi TCL

Jumat, 20 Februari 2026 | 17:20

Revitalisasi Taman Semanggi Telan Rp134 Miliar Tanpa Gunakan APBD

Jumat, 20 Februari 2026 | 17:12

Iran Surati PBB, Ancam Serang Aset Militer AS Jika Trump Lancarkan Perang

Jumat, 20 Februari 2026 | 17:03

Gibran Ajak Ormas Islam Berperan Kawal Pembangunan

Jumat, 20 Februari 2026 | 17:02

IPC TPK Optimalkan Layanan Antisipasi Lonjakan Arus Barang Ramadan

Jumat, 20 Februari 2026 | 16:54

Kasus Bundir Anak Berulang, Pemerintah Dituntut Evaluasi Sistem Perlindungan

Jumat, 20 Februari 2026 | 16:47

Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Baru Administrasi Kependudukan

Jumat, 20 Februari 2026 | 16:45

7 Manfaat Puasa untuk Kesehatan Tubuh dan Mental

Jumat, 20 Februari 2026 | 16:41

Selengkapnya