Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdiskusi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang memvonis bebas mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengaku, nantinya JPU akan melaporkan hasil sidang kepada KPK dan mendiskusikan langkah hukum yang mungkin dilakukan.
"Saya enggak bisa mendahului apa, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu (Sofyan bersalah)" ucap Laode di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Untuk langkah terdekat, lembaga antirasuah ini akan mempelajari putusan majelis hakim. Soal kemungkinan mengajukan banding, pihaknya masih pikir-pikir.
"Karena kan permohonan itu perlu waktu, biasanya jaksa-jaksanya datang ke kantor dulu, mkanya mereka ambil sikap pikir-pikir. Kalau tidak salah ini di tingkat pertama. Oleh karena itu kami ingin pelajari lebih detail lagi untuk menentukan sikap selanjutnya," jelas Laode.
Sofyan sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Jaksa KPK pada 7 Oktober 2019.
Menurut jaksa, Sofyan memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus, dan Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited dengan jajaran direksi PT PLN. Hal itu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.
Namun dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor hari ini, Hakim Ketua Hariono memvonis Sofyan Basir bebas.
Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP, dan Pasal 11 Juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
