Berita

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/RMOL

Politik

Kurniasih Mufidayati: Tinjau Kenaikan Iuran BPJS, Pecahkan Akar Masalah

SABTU, 02 NOVEMBER 2019 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo seharusnya mencari dan memperbaiki akar masalah BPJS Kesehatan, bukan ujug-ujuk menaikan iuran yang dapat membebankan masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam acara diskusi Polemik, di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Padahal, kata Mufida, BPKP telah memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan.

Dimana, terdapat tiga aspek diantaranya perbaikan kepesertaan, biaya manfaat jaminan kesehatan dan strategi.

"Tiga kendala ini juga disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Artinya mari kita sama-sama dudukkan persoalan BPJS ini mana yang menjadi akar masalah, kita selesaikan masalahnya," ucap Kurniasih Mufidayati.

Sehingga, dengan kenaikan iuran harus juga menyelesaikan akar masalahnya. Karena jika tidak, persoalan BPJS tidak akan selesai.

"Dinaikan iuran ini kalau akar masalahnya tidak diselesaikan tidak akan menyelesaikan BPJS dan akan menambah beban masyarakat wabil khusus yang kelas 3," tegasnya.

Dengan demikian, Mufida berharap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan agar ditinjau ulang agar tidak menambah beban masyarakat.

"Kita berharap tolong suara yang sudah disepakati bersama di dalam rapat dengan DPR RI pada 2 September 2019 yang lalu itu tolong jangan diabaikan, ini adalah kesepakatan bersama sudah duduk bareng. Jadi kami sangat mengharapkan supaya kenaikan iuran BPJS ini plis ditinjau ulang," katanya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya