Berita

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan/RMOLJabar

Politik

Usai Pilkades, Ratusan Perangkat Desa Mendadak Gelisah

JUMAT, 01 NOVEMBER 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ratusan perangkat desa di Kabupaten Cirebon kini tengah gundah. Pasalnya, beredar rumor akan ada pergantian perangkat desa, menyusul hasil pemilihan Kepala Desa yang baru saja berakhir.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, buka suara dan memberikan sikap terkait berkembangnya rumor ganti Kuwu (Kades) bakal memicu adanya pergantian perangkat desa.

"Kami mengimbau agar Kuwu terpilih, tetap berpedoman kepada aturan yang ada. Mulai dari Permendagri dan Perda maupun Perbup. Karena ada mekanisme yang mengatur pemberhentian perangkat desa,” kata Nanan pada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (31/10)


Lebih lanjut, Nanan meminta para calon yang kalah bisa legawa menerima hasil Pilkades serentak. Dan bagi mereka yang ingin memperjuangkan gugatan keberatan hasil perhitungan suara agar menggunakan jalur sesuai konstitusi dan tidak memobilisasi massa pendukung.

"Bagi calon yang menang agar dalam mensyukuri kemenangannya menggunakan cara-cara yang mengundang simpati, bukan mengundang provokasi pendukung lawan," imbuh Nanan.

Di tempat terpisah, salah seorang Sekretaris Desa Suci Mundu, mengakui ada dilema bagi para perangkat desa dalam menghadapi Pemilihan Kepala Desa. Walaupun sudah jelas diatur bahwa setiap kegiatan Pemilu, Pilkada, maupun Pilkades harus menjaga netralitas.

"Artinya, dalam ketetapan itu harus benar-benar netral, walaupun terkadang menjadi dilema bagi perangkat desa saat calon petahana ikut Pilkades, maka perangkat desa dianggap tidak netral,” kata Akrudi saat ditemui di komplek Pemerintah Mundu Cirebon.

Ia menambahkan, risiko mendapat rotasi atau bahkan diberhentikan pun bisa dialami perangkat desa. Ketika dia lebih mendukung petahana, tapi yang terpilih justru sang pesaing.

"Kuncinya profesionalisme dan menjaga netralitas, maka Perangkat Desa tidak terancam diberhentikan,” demikian Akrudi.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya