Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Radikalisme, Ekonomi Lesu Dan Rekonsiliasi Kerakyatan

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 15:23 WIB | OLEH: SYA'RONI

PUBLIK terus digiring untuk mempercayai bahaya radikalisme. Namun di sisi lain, masyarakat tidak diberi pemahaman tentang batasan-batasan radikalisme.

Opini tentang radikalisme sebenarnya jauh panggang dari api. Permasalahan riil masyarakat adalah ekonomi bukan radikalisme. Berkali-kali survei menyatakan bahwa faktor ekonomi lah yang saat ini sedang ditunggu perbaikannya.

Masyarakat tidak memperdulikan ancaman radikalisme karena merasa bahwa radikalisme bukan ancaman bagi kehidupannya. Publik cenderung takut akan keberadaan masa depan ekonominya. Publik lebih menunggu gebrakan di bidang ekonomi.


Lebih baik seluruh potensi kekuatan pemerintah difokuskan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Jika narasinya ekonomi, diyakini masyarakat akan berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Namun bila narasinya masih radikalisme rakyat akan kesulitan meresponsnya.

Bahkan jika opini radikalisme terus digeber, tapi di sisi lain batas-batas radikalisme belum terdefinisikan secara baik, dikhawatirkan akan memunculkan pemahaman yang keliru.

Masyarakat yang belum paham batasan radikalisme akhirnya bisa melakukan tindakan yang tidak tepat. Dampak terburuknya, bisa saja terjadi gesekan antar masyarakat yang saling mengklaim sebagai pemberantas radikalisme.

Hematnya, soal radikalisme tidak perlu diopinikan secara berlebihan. Lebih tepat segera dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut aparat hukum diduga sebagai pelaku radikalisme. Gerakan senyap dalam koridor hukum lebih menguntungkan dibanding tindakan kampanye gaduh yang bisa memperkeruh suasana.

Terkait tim terpadu penanganan konflik sosial dan bahaya radikalisme yang akan dibentuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja. Keberadaanya hanya akan memperkeruh suasana. Saat ini lebih tepat membentuk tim untuk mempersatukan anak bangsa.

Pilpres 2019 memunculkan dampak keterbelahan rakyat. Tapi kenyataannya, aktor-aktor politik yang berkompetisi sudah melakukan rekonsiliasi.

Namun sayangnya rekonsiliasi belum terjadi di level para pendukung. Inilah pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan para elit politik, yaitu menyatukan anak bangsa dan kemudian memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Penulis adalah Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya