Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Radikalisme, Ekonomi Lesu Dan Rekonsiliasi Kerakyatan

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 15:23 WIB | OLEH: SYA'RONI

PUBLIK terus digiring untuk mempercayai bahaya radikalisme. Namun di sisi lain, masyarakat tidak diberi pemahaman tentang batasan-batasan radikalisme.

Opini tentang radikalisme sebenarnya jauh panggang dari api. Permasalahan riil masyarakat adalah ekonomi bukan radikalisme. Berkali-kali survei menyatakan bahwa faktor ekonomi lah yang saat ini sedang ditunggu perbaikannya.

Masyarakat tidak memperdulikan ancaman radikalisme karena merasa bahwa radikalisme bukan ancaman bagi kehidupannya. Publik cenderung takut akan keberadaan masa depan ekonominya. Publik lebih menunggu gebrakan di bidang ekonomi.


Lebih baik seluruh potensi kekuatan pemerintah difokuskan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Jika narasinya ekonomi, diyakini masyarakat akan berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Namun bila narasinya masih radikalisme rakyat akan kesulitan meresponsnya.

Bahkan jika opini radikalisme terus digeber, tapi di sisi lain batas-batas radikalisme belum terdefinisikan secara baik, dikhawatirkan akan memunculkan pemahaman yang keliru.

Masyarakat yang belum paham batasan radikalisme akhirnya bisa melakukan tindakan yang tidak tepat. Dampak terburuknya, bisa saja terjadi gesekan antar masyarakat yang saling mengklaim sebagai pemberantas radikalisme.

Hematnya, soal radikalisme tidak perlu diopinikan secara berlebihan. Lebih tepat segera dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut aparat hukum diduga sebagai pelaku radikalisme. Gerakan senyap dalam koridor hukum lebih menguntungkan dibanding tindakan kampanye gaduh yang bisa memperkeruh suasana.

Terkait tim terpadu penanganan konflik sosial dan bahaya radikalisme yang akan dibentuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja. Keberadaanya hanya akan memperkeruh suasana. Saat ini lebih tepat membentuk tim untuk mempersatukan anak bangsa.

Pilpres 2019 memunculkan dampak keterbelahan rakyat. Tapi kenyataannya, aktor-aktor politik yang berkompetisi sudah melakukan rekonsiliasi.

Namun sayangnya rekonsiliasi belum terjadi di level para pendukung. Inilah pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah dan para elit politik, yaitu menyatukan anak bangsa dan kemudian memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Penulis adalah Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Puan Harap Korban Banjir Sumatera Peroleh Penanganan Baik

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:10

Bantuan Kemensos Telah Terdistribusikan ke Wilayah Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 02:00

Prabowo Bantah Rambo Podium

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:59

Pansus Illegal Logging Dibahas Usai Penanganan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:39

BNN Kirim 2.000 Paket Sembako ke Korban Banjir Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:18

Bahlil Sebut Golkar Bakal Dukung Prabowo di 2029

Sabtu, 06 Desember 2025 | 01:03

Banjir Sumatera jadi Alarm Keras Rawannya Kondisi Ekologis

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:56

UEA Berpeluang Ikuti Langkah Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:47

Media Diajak Kawal Transformasi DPR Lewat Berita Berimbang

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:18

AMAN Raih Dua Penghargaan di Ajang FIABCI Award 2025

Sabtu, 06 Desember 2025 | 00:15

Selengkapnya