Berita

Surya paloh saat bertemu formasi lengkap DPP PKS/RMOL

Politik

Sowan Ke PKS, Surya Paloh Ancang-ancang Siapkan Capres 2024

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.

Ada panggung belakang yang menjadi makna dari pertemuan politik Surya Paloh Cs saat sowan ke Kantor DPP PKS.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.

"Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024," kata Ali Rif'an.

Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.

Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi," demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya