Berita

Surya paloh saat bertemu formasi lengkap DPP PKS/RMOL

Politik

Sowan Ke PKS, Surya Paloh Ancang-ancang Siapkan Capres 2024

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.

Ada panggung belakang yang menjadi makna dari pertemuan politik Surya Paloh Cs saat sowan ke Kantor DPP PKS.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.

"Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024," kata Ali Rif'an.

Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.

Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi," demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya