Berita

Surya paloh saat bertemu formasi lengkap DPP PKS/RMOL

Politik

Sowan Ke PKS, Surya Paloh Ancang-ancang Siapkan Capres 2024

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.

Ada panggung belakang yang menjadi makna dari pertemuan politik Surya Paloh Cs saat sowan ke Kantor DPP PKS.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.

"Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024," kata Ali Rif'an.

Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.

Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi," demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya