Berita

Surya paloh saat bertemu formasi lengkap DPP PKS/RMOL

Politik

Sowan Ke PKS, Surya Paloh Ancang-ancang Siapkan Capres 2024

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.

Ada panggung belakang yang menjadi makna dari pertemuan politik Surya Paloh Cs saat sowan ke Kantor DPP PKS.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.

Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.

"Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024," kata Ali Rif'an.

Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.

Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

"Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi," demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.

Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Kesiapan Listrik dan Personel Siaga PLN Diapresiasi Warga

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:51

Megawati Minta Kader Gotong-Royong Bantu Sumatera

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:35

Muannas Peringatkan Pandji: Ibadah Salat Bukan Bahan Lelucon

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:28

Saksi Cabut dan Luruskan Keterangan Terkait Peran Tian Bahtiar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:53

Rocky Gerung: Bagi Megawati Kemanusiaan Lebih Penting

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:40

Presiden Jerman: Kebijakan Trump Merusak Tatanan Dunia

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:53

Ostrakisme Demokrasi Athena Kuno: Kekuasaan Rakyat Tak Terbatas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:31

Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:53

Khamenei Peringatkan Trump: Penguasa Arogan Akan Digulingkan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:06

NST 2026 Perkuat Seleksi Nasional SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Sabtu, 10 Januari 2026 | 17:36

Selengkapnya