Berita

Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Politik

Gandeng Oposisi, Jokowi Tiru Praktik Politik Kebersamaan SBY

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 20:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan Presiden Joko Widodo meniru praktik politik kebersamaan yang diusung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menggandeng pihak oposisi masuk ke pemerintahan.

Menurut Basarah,  sejak zaman SBY, sistem politik demokrasi ditampilkan sehingga masyarakat tak mengenal oposisi maupun koalisi. Semuanya bersatu dalam bingkai pemerintahan.

“Praktik demokrasi yang lain sejak zaman SBY. Partai yang tidak mendukung koalisi, dalam praktiknya setelah pemilu selesai itu diajak bergabung," ungkap Basarah di acara diskusi Center of Dialogue and Cooperation among Civilization, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).


"Hal yang sama itu juga dilakukan Pak Jokowi, ketika pemilihan, partai Pak Zul ini (PAN), selesai pemilu bergabung, Golkar bergabung, PPP bergabung. Satu hal yang lumrah dalam tradisi politik,” imbuhnya.

Memanasnya masa-masa kampanye membuat masyarakat sempat berkonflik. Namun, usai Pilpres pemerintah menggandeng pihak oposisi membuat seluruh pendukung dari kalangan grassrot bingung dan kecele.

“Situasi ini kadang membuat para pendukung kecele, tapi hikmah politiknya dengan bergabungnya Pak Prabowo pada periode yang lalu, itu memberikan pelajaran bahwa seyogyanya pemilu itu bukan sarana untuk membelah masyarakat. Dia hanya sekadar konstestasi,” paparnya.

Basarah menyarankan agar masyarakat mengambil hikmah dari politik yang telah terjadi sehingga tak ada lagi perpecahan maupun konflik di kalangan masyarakat.

"Saya kira pembelajaran demokrasi yang dapat dipetik adalah untuk memberi pelajaran kepada masy bahwa demokrasi itu bukan permusuhan permanen. Dia sesuatu yang sangat cair," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya