Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan/RMOL
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar APBD 2020 yang ditemukan banyak keanehan anggaran.
Keanehan anggaran tersebut salah satu hal yang ramai diperbincangkan adalah soal pembelian lem aibon yang menghabiskan dana sebanyak Rp 82 miliar.
"Sebenarnya itu, dua minggu yang lalu sudah saya panggil (pejabat terkait). Cuma memang tidak mengumumkan karena memang itu untuk review internal," ungkap Anies saat ditemui di Balai Agung, Gedung Balai Kota Jakarta, pada Rabu (30/10).
Menurut Anies mengapa masalah anggaran ini muncul karena ada masalah di sistem digitalnya.
"Sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah ini sistemnya digital tapi masih mengandalkan manual," jelas Anies.
Untuk itu, tambah Anies selama sistemnya tidak diperbaiki dan masih mengandalkan pengecekan, maka masalah seperti ini akan terus ada.
"Saya sudah ngomong, Kita review (anggaran). Bedanya saya tidak manggung. Saya memperbaiki sistem bukan mencari perhatian. Bagi orang-orang baru manggung, ini adalah kesempatan beratraksi," pungkas Anies.
Masalah ini muncul setelah PSI menyoroti anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. William menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.
