Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan/RMOL

Politik

Zulhas: Saya Satu-satunya Orang Di Oposisi Yang Tolak Demo Bawaslu

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 17:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan presiden 2019 menyisakan catatan buruk. Bukan tanpa alasan, dalam Pilpres 2019 banyak diwarnai sejumlah demonstrasi yang menolak Joko Widodo menjadi Presiden RI.

Padahal, KPU telah mengesahkan Jokowi sebagai presiden terpilih. Namun penolakan terus  bergulir.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya agar pemilu tahun 2024 mendatang tidak diwarnai oleh aksi demonstrasi yang merugikan negara.


Dia bahkan menolak keras adanya ide untuk demonstrasi besar-besaran saat pengumuman hasil pemilu kemarin.

"Satu hari setelah pilpres itu, bahkan waktu mau demo ramai waktu bulan puasa itu, demo apa itu, saya satu-satunya orang di oposisi yang menentang keras,” ujar Zulkifli dalam diskusi soal rekonsiliasi, Rabu (30/10).

Pria yang kerap disapa Zulhasi ini mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebelum terjadinya demo besar-besaran di depan Gedung Bawaslu beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, dia menyatakan sikap ketidaksetujuannya atas pilihan tersebut. Dia menilai rencana tersebut akan berdampak pada jatuhnya korban jiwa.

"Waktu itu kami bertemu, ada Pak Menhan juga, waktu itu saya bilang saya tidak setuju gerakan demo seperti itu. Saya khawatir akan ada korban dan itu benar terjadi, banyak mudaratnya," jelasnya.

"Tapi saya kalah suara, ya saya anggap buat apa ribut-ribut seperti itu, apalagi bulan puasa. Masyarakat juga saya rasa punya pikiran sama, kecuali digerakkan," lanjutnya.

Zulhas juga menyarankan agar PA 212 tidak menggelar ijtima ulama dan meminta agar ormas-ormas bisa ikut untuk rekonsiliasi menurunkan tensi politik.

“Mereka izin ke saya mau bikin ijtima, tapi saya bilang tidak usah, pilpres sudah usai. Saya kemarin keliling, saya tengok Ormas-ormas Islam, saya bilang harus sudah move on, jangan baper lagi,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya