Berita

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie(kanan)/RMOL

Politik

Pengamat Militer: Masalah Intoleransi Jadi Penghambat Pembangunan Nasional

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 15:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Intoleransi masih menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan dan ketahanan nasional.

"Masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya national interest Indonesia. Yang paling mengemuka saat ini yaitu pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," kata pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie di DPP Nasdem, Kamis (30/10).

Ia menjelaskan, salah satu faktor menguatnya intoleransi adalah adanya pemahaman yang salah terkait religiusitas yang terus masuk mencampuri pemerintahan negara.


Dia berujar, setidaknya penguatan intoleransi telah memunculkan sekitar 29,7 persen profesional muda yang tidak mendukung pemimpin nonmuslim, serta terdapat sekitar 15.000 anggota TNI terbina oleh kaum radikal.

Doktor bidang politik jebolan Universitas Indonesia ini menambahkan, konsep religiusitas membawa kepentingan nasional Indonesia justru kembali ke masa lalu dan bukan ke masa depan. Salah satu ciri-cirinya adalah adanya penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin nonmuslim.

Pada dasarnya, kondisi ini tak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke dalam wilayah NKRI, melainkan perang di media sosial.

"Perang kita ada di tangan kita, di media sosial. Ruang virtual internet sudah menjadi media perang. Di dunia ada 4 miliar orang pengguna internet, mereka dipaksa untuk berpikir, melihat, dan mendengar. Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. Kita berada di tengah situasi seperti saat ini," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, sampai dengan saat ini masih ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong. Kondisi ini jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Hoax merajalela dengan ratusan ribu situs. Ini adalah kondisi yang cukup berbahaya jika dibiarkan," simpulnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya