Berita

Industri ikan Indonesia/Net

Bisnis

Wujudkan Ekonomi Terbesar Ke-4 Dunia, Indonesia Genjot Diplomasi Ekonomi

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 09:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030 nanti. Keyakinan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat memaparkan prioritas kerja politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan, Selasa (29/10).

"Itu prediksi banyak pihak berdasarkan purchasing power parity. Kondisi obyektif ini harus dikapitalisasi, tidak saja untuk kepentingan Indonesia, namun menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan negara di dunia," kata Menteri Retno di Kantor Kemlu, Selasa (29/10).

Banyak hal yang harus disiapkan Indonesia, termasuk Kemenlu yang akan ikut serta mencapai visi tersebut dengan penguatan diplomasi ekonomi.


Disampaikan Retno, ada beberapa langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia ke depan. Pertama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.

Menurutnya, populasi yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa sangat menguntungkan Indonesia.

"Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional," sambungnya.

Setelah memperkuat pasar domestik, diplomasi dilakukan untuk memperkuat pasar tradisional dan menembus pasar non-tradisional. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan ekspansi ke pasar Afrika melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue.

Hal yang sama juga akan dilakukan dengan kawasan non-tradisional lainnya seperti Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, serta Pasifik.

Jika jaringan pasar Indonesia sudah luas, Indonesia akan mulai memperkuat perundingan perdagangan dan investasi, terutama dalam berbagai bentuk seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), FTA  (Free Trade Agreement), dan PTA (Preferential Trade Agreement) yang saling menguntungkan.

Langkah selanjutnya, diplomasi akan dilakukan sebagai upaya untuk mengintegrasikan perdagangan dan investasi. Hal ini dilakukan karena sudah waktunya bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan outbond investment ke luar negeri.

Guna mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia akan mendorong berbagai produk unggulan berorientasi ekspor serta mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis di luar negeri. Contohnya dengan mempromosikan diri sebagai pelopor industri halal dalam gelaran Halal Summit pada 2020.

Diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, khususnya kelapa sawit. Indonesia akan tegas menolak segala tindakan diskriminatif terhadap kelapa sawit yang sudah memenuhi kriteria SDGs.

Langkah terakhir, mengikuti perkembangan zaman, diplomasi dikhususkan untuk mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini dilakukan agar masyarakat menengah ke bawah dapat merambah pasar global.

"Kebijakan mendorong ekonomi 4.0 ini diperlukan baik untuk meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun untuk membuka akses yang makin besar bagi kelompok menengah bawah ke pasar internasional, financial inclusion dan ekonomi kreatif," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya