PKS Dan Golkar Keberatan Kementerian Lingkungan Hidup Sepenuhnya Jadi Mitra Komisi IV

Perpindahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari sebelumnya mitra Komisi VII DPR dan sekarang menjadi mitra Komisi IV menjadi cerita lain saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Anggota DPR yang keberatan langsung melayangkan interupsi tanda ketidaksetujuan mereka terhadap perpindahan Kementerian LHK.  Salah satunya disuarakan anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring.

Dia mengharapkan agar Kementerian LHK tetap menjadi bagian dari mitra Komisi VII sebagaimana periode DPR RI sebelumnya.

“Perusak lingkungan hidup, pertambangan di Komisi VII. Di Bengkulu ada bekas tambang batubara seperti danau dan tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Di Papua kalau kita terbang dari Timika ke Jayapura, kita lihat sungai merkuri. Kami harap dan usulkan Kemen LHK dipindahkan ke komisi VII karena Kementerian ESDM ada di sana juga mengawasi lingkungan hidup,” ujar Tifatul.

Tidak jauh berbeda, Anggota Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman juga berpendapat agar Kementerian LHK tidak dipindah menjadi mitra Komisi IV.

“Kementerian LHK di Komisi VII dan sekarang Komisi IV, fungsi pengawasan sektor ESDM dan lingkungan seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Sumber masalah sektor ESDM juga masalah lingkungn, ketidaktertiban penuhi aspek lingkungan. Kalo Kementerian LHK ke Komisi IV akan pengaruhi fungsi pengawasan secara keseluruhan,” kata Maman.

“Ke depan Komisi VII punya agenda besar, UU Minerba, UU Energi Terbarukan dan UU Migas. Butuh koordinasi dengan Kementerian LHK. Menjadi sangat penting dan jadi missleading jika KLHK ke Komisi IV,” imbuhnya.

Terkait interupsi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Kementerian LHK tetap menjadi mitra Komisi IV DPR RI. Dia menyebutkan agar keduanya tersebut bisa diberikan waktu untuk bekerja sebagai mitra.

"Walaupun, apabila terdapat kendala dan sebagainya ke depan, anggota DPR bisa memberikan masukan melalui pimpinan Fraksi masing-masing," tukas Puan. Di periode sebelumnya KLHK bermitra dengan 2 komisi sekaligus, di antaranya Komisi IV dan juga Komisi VII