Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/RMOL
Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Luar Negeri RI Periode 2019-2024, Retno Marsudi memaparkan prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan.
Didampingi oleh jajarannya, Retno menjelaskan prioritas politik luar negeri Indonesia dirancang sesuai dengan amanah konstitusi. Yaitu politik luar negeri bebas aktif dan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Namun demikian, dalam pemaparan tersebut, tidak terlihat Wakil Menteri Mahendra Siregar karena harus kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar.
"Prioritas politik luar negeri ke depan merupakan kontinuitas dari politik luar negeri lima tahun ke belakang dan ditambah penajaman di beberapa sektor. Penguatan dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (29/10).
Lebih lanjut, Retno menjelaskan prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan dinamakan "4+1 Prioritas", yaitu:
Lebih lanjut, Retno menjelaskan prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun ke depan dinamakan "4+1 Prioritas", yaitu:
1. Penguatan Diplomasi EkonomiDalam hal penguatan diplomasi ekonomi, ada beberapa fokus yang akan dilakukan oleh Kemenlu. Seperti melakukan kapitalisasi pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar nontradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi.
Lalu promosi terpadu perdagangan dan investasi guna mendukung
outward investment, optimalisasi diplomasi untuk menjaga kepentingan ekonomi yang strategis, serta mendorong ekonomi 4.0.
Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia lima tahun ke depan ini akan berbeda dengan sebelumnya, karena Indonesia akan lebih banyak mengembangkan investasi ke luar negeri dan memanfaatkan pasar domestik Indonesia yang besar.
2. Diplomasi PerlindunganUpaya perlindungan akan terus menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia sampai kapan pun. Dalam periode sebelumnya, Kemlu telah berhasil mencapai dua hal penting, yaitu mengubah mindset kepedulian dan pembangunan sistem inovasi.
Dalam hal upaya perlindungan, Kemlu akan terus mengembangkan pengintegrasian data dengan kementerian lain seperti Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Jika integrasi berhasil dicapai, maka Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri.
3. Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan"Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur 1 cm pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia," ungkap Retno ketika memaparkan bagaimana diplomasi kedaulatan Indonesia harus bekerja.
Meski demikian, Kemlu akan mengedepankan upaya perundingan untuk menyelesaikan batas-batas negara. Kerja sama juga akan dilakukan untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi sebagai identitas bangsa Indonesia.
4. Meningkatkan Kontribusi Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan DuniaMenurut Retno, lima tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun tersibuk bagi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Sampai akhir 2020, Indonesia masih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengedepankan isu c
ounter terrorism. Selain itu, pada 2020 hingga 2022, Indonesia akan menjadi Dewan HAM PBB dengan berbagai prioritas yang akan Indonesia ke depankan. Pada 2020, Indonesia juga aka menjadi tuan rumah
Foreign Policy Global Health yang akan mengusung tema "Affordable Health Care". Indonesia juga akan menjadi Ketua ASEAN dan G20 di 2023.
Keterlibatan Indonesia di forum internasional menurut Retno karena "Indonesia always want to be a part of solution".
(+1) Infrastructure Diplomacy Yang Kuat"Keempat prioritas tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya diplomasi infrastruktur yang kuat. Untuk itu, Kemlu memperkuat
infrastructure diplomacy serta mendidik para diplomat menjadi diplomat andal dan berkualitas," ujar Retno.
Adapun dalam diplomasi ini, Kemlu akan fokus kepada reformasi birokrasi, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.
