Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Paradigma PAN, Dukung Pemerintah Meski Tak Dijatah

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf sekalipun tak mendapat 'jatah' menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Wasekjen DPP PAN, Rizki Aljupri, saat ini bukan persoalan masuk atau tidak di kabinet, melainkan turut menyukseskan pemerintahan lima tahun ke depan.

"Bukan dapat jatah menteri berapa, itu tidak penting. Bagi kami yang terpenting adalah periode kedua pemerintahan Pak Jokowi sukses, rakyat semakin sejahtera, dan Indonesia tambah maju,” kata Rizki dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (29/10).


Menurutnya, paradigma dukungan bersyarat harus dubah. Seperti yang diterapkan PAN yang memilih mendukung pemerintahan berdasarkan kebijakan yang pro rakyat dan berlandaskan akal sehat, bukan berapa kursi menteri yang didapat.

"Jangan karena sudah dapat kursi menteri, lalu kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat tidak dikritisi. Sebaliknya, jangan juga karena tidak dapat jatah menteri, lalu kemudian seluruh kebijakan pemerintah dikritisi, mengarah ke nyinyir. Rakyat capek melihat politik model seperti itu,” ujar Rizki.

Politisi muda PAN ini mengatakan, jika di kemudian hari ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, maka partainya akan tetap memberikan masukan yang kritis, konstruktif, dan objektif.

Meski demikian, pihaknya menolak jika disebut sebagai partai oposisi.

"Tidak ada istilah oposisi dalam sistem presidensial. Ini berbeda dengan sistem parlementer yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Bahkan di Inggris, mereka yang kalah Pemilu sampai membuat kabinet bayangan,” tutupnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya