Diskusi Pusat Kajian RMOL Jabar di Kafe Kongres, Bandung/RMOL Jabar
Persoalan korupsi yang banyak menjerat kepala daerah di Indonesia sumber utamanya adalah mentalitas. Mentalitas dan integritas yang baik dalam memegang amanah jabatan dapat menjadi benteng pertahanan diri dari godaan korupsi.
Pandangan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga dalam acara diskusi Pusat Kajian (Pusaka) RMOLJabar, dengan tema "KPK Panen Koruptor di Jabar", Kafe Kongres, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Senin (28/10) malam.
"Bagi saya persoalan (korupsi) ada pada diri pribadi masing-masing. Tergantung mentalitas, intergritas setelah dia (kepala daerah) diberikan amanah memegang jabatan itu," ucap Yod.
Yod mengungkapkan, mahalnya biaya atau modal politik dalam kontestasi Pilkada juga menjadi salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi.
"Sistem Pilkada perlu diperbaiki, karena pilkada saat iin ternyata tidak murah dan tidak mudah untuk memperoleh suara. Dengan kata lain mahal," ujar Yod.
Mahalnya biaya politik tidak sebanding dengan gaji kepala daerah yang terbilang kecil. Ia mencontohkan ada seorang kepala daerah yang berbicara di media gajinya hanya 5,9 juta. Jika dibandingkan dengan gaji bersih seorang Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja, sangatlah jauh. Menurutnya, Dirut BUMD bisa mendapatkan gaji bersih hingga puluhan juta rupiah.
"Bayangkan bupati, kepala daerah yang fungsinya berat di daerah, juga melaksanakan tugas pemerintah pusat tapi gajinya kecil. Contoh bupati di Jateng yang bilang gajinya cuma lima juta. Gubernur delapan jutaan, jadi nampaknya juga ini harus diperbaiki," pungkasnya.
Perlu diketahui, Hingga bulan Oktober 2019 dari mulai didirikanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 19 kepala daerah di Jawa Barat digarap atau ditangkap atas tindak pidana korupsi. Yang terbaru yaitu Bupati Indramayu Supendi.
