Berita

Diskusi Pusat Kajian RMOL Jabar di Kafe Kongres, Bandung/RMOL Jabar

Nusantara

Yod Mintaraga: Korupsi Itu Persoalan Mentalitas

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:01 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Persoalan korupsi yang banyak menjerat kepala daerah di Indonesia sumber utamanya adalah mentalitas. Mentalitas dan integritas yang baik dalam memegang amanah jabatan dapat menjadi benteng pertahanan diri dari godaan korupsi.

Pandangan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga dalam acara diskusi Pusat Kajian (Pusaka) RMOLJabar, dengan tema "KPK Panen Koruptor di Jabar", Kafe Kongres, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Senin (28/10) malam.

"Bagi saya persoalan (korupsi) ada pada diri pribadi masing-masing. Tergantung mentalitas, intergritas setelah dia (kepala daerah) diberikan amanah memegang jabatan itu," ucap Yod.


Yod mengungkapkan, mahalnya biaya atau modal politik dalam kontestasi Pilkada juga menjadi salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi.  

"Sistem Pilkada perlu diperbaiki, karena pilkada saat iin ternyata tidak murah dan tidak mudah untuk memperoleh suara. Dengan kata lain mahal," ujar Yod.

Mahalnya biaya politik tidak sebanding dengan gaji kepala daerah yang terbilang kecil. Ia mencontohkan ada seorang kepala daerah yang berbicara di media gajinya hanya 5,9 juta.  Jika dibandingkan dengan gaji bersih seorang Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja, sangatlah jauh. Menurutnya, Dirut BUMD bisa mendapatkan gaji bersih hingga puluhan juta rupiah.

"Bayangkan bupati, kepala daerah yang fungsinya berat di daerah, juga melaksanakan tugas pemerintah pusat tapi gajinya kecil. Contoh bupati di Jateng yang bilang gajinya cuma lima juta. Gubernur delapan jutaan, jadi nampaknya juga ini harus diperbaiki," pungkasnya.

Perlu diketahui, Hingga bulan Oktober 2019 dari mulai didirikanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 19 kepala daerah di Jawa Barat digarap atau ditangkap atas tindak pidana korupsi. Yang terbaru yaitu Bupati Indramayu Supendi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya