Posisi Wamen Bisa Obati Kekecewaan 226 Calon Menteri Gagal

266 dari 300 orang yang kecewa karena tidak kebagian jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus legawa.

"Kalau kemudian 266 orang itu kecewa karena tidak kebagian jatah menteri, tentu saja mereka harus legawa. Itulah konsekuensi dari dukungan tanpa syarat," lanjutnya." papar Direktur sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia, Said Salahudin kepad Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).

Said menambahkan,  jika mereka tetap menginginkan jabatan maka Presiden Jokowi memiliki satu cara.

"Presiden sebetulnya punya banyak cara untuk mengobati rasa kecewa para pendukungnya. Salah satunya adalah dengan memberikan jatah kursi wakil menteri (wamen)," imbuhnya.

Lebih lanjut Said mengatakan, belum ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen.

"Mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi jumlah wamen, maka sepanjang presiden siap menerima kritik dari masyarakat, jabatan wakil menteri bisa saja kembali dibentuk bahkan di seluruh kementerian," paparnya.

Presiden bisa berdalih, lanjur Said, bahwa 34 kementerian yang ada dalam kabinetnya dinilai memiliki “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus”.

"Presiden berwenang membuat penilaian itu dan hanya itulah satu-satunya syarat pengangkatan wamen yang ditentukan dalam Undang-Undang Kementerian Negara," tutupnya.

Seperti diketahui, Jokowi menyebut ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri dari partai politik, relawan serta ormas pendukung.

Hal itu diungkapkan Jokowi di acara Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Sabtu kemarin (26/10).

Dari 300 menteri hanya ada beberapa orang saja yang masuk ke dalam kabinet. Sisanya, yakni 266 tidak mendapatkan jatah sama sekali.