Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pembagian 'jatah' menteri. Jokowi menyebut ada 300 nama yang diajukan sebagai calon menteri dari partai politik, relawan serta ormas pendukung.
Hal itu diungkapkan Jokowi di acara Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Sabtu kemarin (26/10).
Direktur sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia, Said Salahudin mengatakan, kejujuran Jokowi itu membuka tabir dari sifat elit partai politik di Indonesia.
"Secara tidak langsung telah membuka kedok politik dari para pemburu jabatan. Ibarat ‘kotak pandora’ dalam mitologi Yunani, perilaku dari sebagaian elit itu kini telah tersingkap dengan jelas," kata Said lewat keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).
Said menambahkan, berbasis pada testimoni Jokowi, publik kini mendapatkan konfirmasi bahwa jargon “dukungan tanpa syarat†yang sering didengungkan elit parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres lalu hanyalah omong kosong belaka.
"Sebab, kalau dukungan politik yang pernah mereka berikan itu murni tanpa syarat, mengapa harus aktif mengajukan 300 nama calon menteri kepada Presiden? Mestinya kan mereka pasif saja," paaprnya.
"Kalau Presiden minta, baru mengajukan nama. Logikanya begitu," lanjutnya.
Tetapi, lanjut Said, wajar saja para pendukung capres-cawapres yang menang pemilu meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih.
"Natur politik memang demikian. Hanya saja, yang saya tidak suka sejak dulu itu kan mereka selalu berbohong kepada publik dengan mengatakan memberi dukungan tanpa syarat, tetapi diam-diam justru aktif meminta jatah menteri kepada Presiden. Disini tidak fairnya," pungkasnya.
