Berita

Pelepasan personil tambahan atasi Karhutla di OKI/RMOL Sumsel

Nusantara

Pemprov Sumsel Kirim 850 Personel Tambahan Atasi Karhutla Di OKI

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 09:12 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan 850 personel tambahan untuk penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten OKI. Personel itu merupakan gabungan dari unsur TNI/Polri, BPBD, Basarnas dan Satpol PP.

Apel pemberangkatan personel pada Jumat (25/10), dihadiri Wakil Gubernur Sumsel  Mawardi Yahya, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli.

Menurut Kapolda penambahan personel gabungan ke Kabupaten OKI karena di sana titik hotspot karhutla bertambah.


"Berdasarkan hasil evaluasi, saya bersama Pak Gubernur dan Pak Pangdam setelah mendapat laporan dari Dansatgas, maka siang ini kita bersepakat untuk menambah kekuatan khususnya penangganan Karhutla di Kabupaten OKI," ujar Firli seperti dilansir Kantor Berita RMOLSumsel.

Personel gabungan tersebut akan ditugaskan selama 10 hari. Namun, tugas tersebut bisa diperpanjang atau dipercepat jika hotspotnya turun.
 
"Saya juga berpesan untuk selalul menjaga keselamatan, kekompakan dan soliditas serta sinegritas antara aparat TNI/Polri serta eleman masyarakat sehingga tugas ini berjalan optimal dan lancar," ujar dia.

Sementara itu, Wagub Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan, Pemprov siap memfasilitasi pembekalan kepada personel tambahan tersebut.

"Pak Gubernur mengatakan bahwa siap, tanggung jawab dalam menyiapkan bekal-bekal petugas di lapangan," ujar Mawardi usai upacara apel pemberangkatan.

Mawardi mengatakan, penambahan personel ini untuk mengatasi Karhutla karena situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan.

"Kita ketahui bersama musim hujan perubahan agak mundur di luar perkiraan. Pak Pangdam dan Pak Kapolda mengambil inisiatif bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan oleh karena itu ditambah personel," ujar dia.

Sementara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan mengatakan tugas personel gabungan ini adalah tugas yang mulia untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya asap.

"Mari kita bersama-sama melakukan tugas kemanusian yaitu mengatasi Karhutla. Dimana sampai sore inipun kita rasakan betapa bahayanya asap ini kita isap oleh keluarga bahkan anak - anak kita,"tuturnya.

Pangdam berharap agar kerjasama yang sudah baik oleh kawan -kawan dilapangan bahkan di perkuat dengan penambahan personel kurang lebih 850 orang yang terdiri dari 500 Polri, 300 TNI dan 50 aparat lainnya.

"Kondisi lahan adalah lahan gambut, namun kita tidak boleh menyerah. Bekerja dengan baik,  jaga hubungan dengan masyarakat dan komponen lainnya. Dari kebersamaan itulah akan menyelesaikan pekerjaan. Selamat bertugas dan berjuang," tutup Pangdam.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya