Berita

Jaksa Agung, ST Burhanuddin/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah: Kritik Nasdem Soal Jabatan Jaksa Agung Salah Nalar

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 00:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional mendapat acungan jempol dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Sukron menilai pemilihan ST Burhanudin sebagai pengganti HM Prasetyo sudah tepat dan layak diapresiasi. Sebab, kalangan profesional bakal terhindar dari kepentingan politik saat menjabat.

"Pak ST Burhanuddin merupakan seorang jaksa karier. Profesional," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/10).


Di satu sisi, Sukron menilai pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani yang menyinggung konsistensi PDI Perjuangan menolak Jaksa Agung dari kalangan profesional tidak tepat. Sebab kenyataannya, Jaksa Agung memang berasal dari kalangan profesional, bukan berasal dari partai banteng moncong putih seperti yang dituduhkan.

Ketua Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) itu menguraikan bahwa ST Burhanuddin merupakan orang profesional yang berkarir hingga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Kedua, Irma juga salah nalar bila membandingkan dengan HM Prasetyo yang memang politisi dan menjadi anggota DPR dari Partai Nasdem," kata Sukron.

Menurutnya, mengaitkan hubungan ST Burhanuddin sebagai adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin hanyalah akal-akalan belaka. Apalagi bila mencurigai bahwa posisi itu merupakan pesanan PDI Perjuangan.

"Itu kecurigaan yang tidak berdasar," tegas Sukron.

Sukron pun meminta semua pihak, termasuk Partai Nasdem, untuk sama-sama mengawasi kinerja Jaksa Agung. Sehingga jabatan itu tidak digunakan oleh kekuatan politik tertentu lagi.

Irma Suryani Chaniago sempat meminta PDIP konsisten dalam pemilihan sosok Jaksa Agung. Irma menyatakan bahwa konsistensi itu penting lantaran sebelumnya pernah diributkan agar sosok Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik tertentu. Kala itu diributkan karena dikhawatirkan akan menjadi alat partai.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya