Berita

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati/Net

Politik

Hubungan Mega-SBY Jadi Pengganjal AHY Masuk Kabinet

JUMAT, 25 OKTOBER 2019 | 01:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Manuver partai Demokrat pasca Pilpres 2019 seakan sia-sia usai tak ada kader yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Padahal dalam beberapa kesempatan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sempat menjalin komunikasi dengan Istana melalui putra mahkota, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini berbanding terbalik dengan Gerindra yang justru sukses membawa Prabowo Subianto dan Waketum Edhy Prabowo sebagai menteri.


Menurut Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA, ada faktor utama yang membuat Demokrat yang digadang-gadang mengajukan nama AHY justru tak masuk hitungan menteri Jokowi-Maruf.

"SBY terindikasi tidak harmonis dengan Bu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan sejak Pemilu 2004," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/10).

Hubungan tersebut menjadi alasan utama AHY tak masuk ke dalam menteri yang diumumkan ke publik. AHY juga mendapat efek conflict of interest masa lalu antara dua ketum tersebut. Mega sendiri masih memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kabinet Jokowi-Maruf.

Sebaliknya, hubungan Mega yang kembali mesra dengan Prabowo Subianto menjadikan kejutan. Gerindra yang menjadi parpol pengusung utama Prabowo-Sandi justru mendapat dua tempat di kabinet.

Faktor lain, jelasnya, Demokrat kerap kali menyebut AHY sebagai sosok the next leader di 2024. Hal itu membuat partai koalisi tereduksi kepentingan politiknya pada Pilpres 2024 dan tentu berseberangan dengan komitmen Jokowi yang beberapa waktu lalu menegaskan tak ada visi menteri, melainkan yang ada hanyalah visi presiden.

Selain Demokrat, kader yang absen dalam kabinet 2019-2024 ada dari PAN dan PKS yang hingga kini mantap mengambil jalur oposisi.

Berdasarkan pengumuman yang sudah dirilis Presiden Jokowi, setidaknya ada 34 menteri yang akan membantu kerja presiden dan wakil presiden dalam lima tahun mendatang. 18 kursi di antaranya diisi kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 kursi diisi oleh sosok berlatar belakang parpol.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya