Berita

Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati/Net

Politik

Hubungan Mega-SBY Jadi Pengganjal AHY Masuk Kabinet

JUMAT, 25 OKTOBER 2019 | 01:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Manuver partai Demokrat pasca Pilpres 2019 seakan sia-sia usai tak ada kader yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Padahal dalam beberapa kesempatan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sempat menjalin komunikasi dengan Istana melalui putra mahkota, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini berbanding terbalik dengan Gerindra yang justru sukses membawa Prabowo Subianto dan Waketum Edhy Prabowo sebagai menteri.

Menurut Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA, ada faktor utama yang membuat Demokrat yang digadang-gadang mengajukan nama AHY justru tak masuk hitungan menteri Jokowi-Maruf.

"SBY terindikasi tidak harmonis dengan Bu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan sejak Pemilu 2004," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/10).

Hubungan tersebut menjadi alasan utama AHY tak masuk ke dalam menteri yang diumumkan ke publik. AHY juga mendapat efek conflict of interest masa lalu antara dua ketum tersebut. Mega sendiri masih memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kabinet Jokowi-Maruf.

Sebaliknya, hubungan Mega yang kembali mesra dengan Prabowo Subianto menjadikan kejutan. Gerindra yang menjadi parpol pengusung utama Prabowo-Sandi justru mendapat dua tempat di kabinet.

Faktor lain, jelasnya, Demokrat kerap kali menyebut AHY sebagai sosok the next leader di 2024. Hal itu membuat partai koalisi tereduksi kepentingan politiknya pada Pilpres 2024 dan tentu berseberangan dengan komitmen Jokowi yang beberapa waktu lalu menegaskan tak ada visi menteri, melainkan yang ada hanyalah visi presiden.

Selain Demokrat, kader yang absen dalam kabinet 2019-2024 ada dari PAN dan PKS yang hingga kini mantap mengambil jalur oposisi.

Berdasarkan pengumuman yang sudah dirilis Presiden Jokowi, setidaknya ada 34 menteri yang akan membantu kerja presiden dan wakil presiden dalam lima tahun mendatang. 18 kursi di antaranya diisi kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 kursi diisi oleh sosok berlatar belakang parpol.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya