Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Periode Kedua, Jokowi Diminta Serius Garap Bisnis Ekonomi Digital

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 22:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Jokowi resmi melantik menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Penamaan kabinet periode kedua kepemimpinan Jokowi ini diharapkan mampu menjawab tantangan kedepan, khususnya dunia ekonomi digital.

Founder Enterpreneur Muda Indonesia, Mukhtar Ansori Attijani menyatakan, pemerintahan Jokowi harus menyiapkan pembangunan ekonomi digital. Tujuannya, untuk mememasarkan produk lokal ke pangsa pasar dunia.

Kata Muhktar, hasil riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek menyebutkan bahwa potensi pasar online di Asia tenggara di tahun 2025 mencapai 200 miliar Dolar AS atau setara Rp 2.647 triliun.


"Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini, munculnya era digitalisasi ekonomi membuat persaingan ekonomi semakin ketat. Produk lokal Indonesia di seluruh pelosok negeri ini suka tidak suka harus mampu bersaing di tingkat global," urai Mukhtar, Kamis (24/10).

Mukhtar mengingatkan, Jokowi harus melakukan konsolidasi di kementerian di bidang ekonomi untuk meningkatkan nilai bisnis ekonomi digital Indonesia. Apalagi sejauh ini pengguna internet di Indonesia sebanyak 140 juta lebih orang.

"Pemerintah harus hadir ditengah masyarakat dengan memberikan pendampingan khusus kepada pelaku usaha di Indonesia mulai dari kelas bawah hingga menengah. Pasar online menjadi solusi memudahkan dan memperkenalkan produk kreatif anak bangsa,"pungkasnya.

Pria yang juga Sekjen Pergerakan Masyarakat Milenial ini menjelaskan, pada periode lalu pemerintah menghadirkan program Gerakan Nasional 1000 startup digital. Harapannya pada periode kedua Jokowi pelaku usaha dunia digital harus dikembangkan secara massif.

"Periode sekarang bisa ditambah menjadi 1 juta bahkan 10 juta startup digital untuk mendukung pelaku usaha ekonomi kreatif dan ekonomi digital bagi para pemula," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya