PB PMII: Jokowi Keliru Pilih Menag Dari Militer Kalau Tugasnya Urus Radikalisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama RI. Publik pun heboh atas pemilihan jabatan menteri agama berasal dari kalangan militer, yang paling keras bersuara adalah kalangan Nahdliyin.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)  turut angkat bicara terkait dipilihnya Fachrul Razi sebagai Menag.

Sekretaris bidang kajian dan riset PB PMII, Sufyan Hadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, orang yang layak menduduki posisi menteri agama haruslah berasal dari kalangan santri, karena memiliki wawasan keilmuan agama yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang keagamaan.

"Jangan karena atas alasan ingin berperang melawan radikalisme, Menag diambil dari unsur militer. Persoalan agama tak hanya sebatas pada wilayah radikalisme maupun terorisme saja. Ada kewajiban mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun pondok pesantren, persoalan ibadah haji, dan lain sebagainya. Kalau menterinya enggak punya kapasitas ilmu keagamaan, itu bahaya," jelas Sufyan.

Sufyan menambahkan, penunjukan mantan Wakil Panglima TNI era Presiden Gus Dur itu merupakan sebuah kekeliruan. Menurut kajian PB PMII, radikalisme justru marak menyasar di sekolah maupun kampus-kampus umum, bukan pesantren.

"Agak keliru jika menaruh Menag berlatar belakang militer dengan prioritas radikalisme dan intoleransi. Karena radikalisme dan intoleransi tumbuh pesat di sekolah umum bukan madrasah atau pesantren yang notabene wilayah kerja Kemenag," tandasnya.

PB PMII mengaku siap membuka forum klarifikasi untuk Menag baru. Forum itu untuk mendiskusikan hal-hal mendasar tentang keagamaan dan keumatan.

"Kami khawatir jika masalah keumatan dan keagamaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini berpotensi membawa mudharat bukan manfaat kepada umat," pungkasnya.