Menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan harus patuh dan loyal kepada Presiden untuk mewujudkan visi-misi pembangunan.
Demikian disampaikan anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk "Membaca Profile Kabinet Gado-Gado" di Kator Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).
Hadir juga dalam diskusi ini Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, pengamat politik dari Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo, kolompok Cipayung Plus, aktivis pergerakan dan mahasiswa litas generasi.
"Seperti yang disampaikan Presiden, para menteri jangan memiliki agenda sendiri-sendiri. Menteri itu harus memiliki komitmen dan memiliki tanggungjawab, bukan hanya menjalankan program," ujar Masinton.
Menurut Masinton, menteri Jokowi harus fokus bekerja karena Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti krisis global dan disintegrasi bangsa. Para menteri tidak boleh bermain politik, karena dikhawatirkan dapat menghambat visi-misi Presiden.
"Menteri-menteri ini jangan terjebak pada politik pencitraan. Kemudian jangan menggunting dalam lipatan," tandas Masinton.
Terkait masuknya dua orang Gerindra Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo menjadi pembantu Presiden, Masinton, menyampaikan bahwa hal itu merupakan politik rekonsiliasi dan akomodatif. Karena bagaimanapun, pemenang politik dalam demokrasi tidak mungkin mengambil semua pos kekuasaan.
"Kabinet ini menampakkan rekonsoliasi. Selain rekonsilisi itu, ya ini politik gotong royong. yang menang tak mungkin mengambil semuanya. Kita tak mungkin kuat menghadapi tantangan krisis global belakangan ini kalau kita tidak bersatu," tukas dia.
Sementara itu, Adi Prayitno mengatakan politik hari ini memang aneh, terutama dalam konteks penyusunan kabinet. Meskipun diterapkan politik kompromistis dan akomodatif, cukup potensial adanya oposisi di dalam pemerintahan.
"Sangat potensial akan ada oposisi dari dalam. Tanda-tandanya cukup terbaca, banyak resistensi sebelum penentuan kabinet. Tapi politik kita itu memang akomodatif. Kta tak bisa menyalahkan Jokowi, kita juga tak bisa menyalahkan Prabowo," katanya.
Tapi apapun itu, Adi mengatakan tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mewujukan visi-misinya. Sebab, kata dia, dukungan politik Jokowi cukup kuat.
"Ke depan Jokowi tak punya alasan untuk tidak mewujudkan janji-janji politiknya, cita-cita nawacitanya karena dukungan partai penuh dan dukungan politik di parlemen 70 persen. Jadi kabinet harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak terselesaikan," tuturnya.
