Berita

Meutya Hafid/RMOL

Politik

Golkar: Tiga PR Besar Prabowo Sebagai Menhan

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis," kata Meutya, yang pernah menjabat pimpinan Komisi I DPR, Rabu (23/10).

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar Prabowo sebagai Menhan.


Pertama, Prabowo segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Target MEF alutsista Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen.

"Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent," ujar Meutya.

Kedua, mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.

"Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama," sebut Meutya dalam keterangannya.

PR ketiga yang menjadi perhatian adalah, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI pada 5 Oktober 2019 sudah jelas, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.

DPR bersama Kemenhan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. Diharapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya.

Meutya menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu, dewan mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan, bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.

"Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid," tutup mantan wartawan ini.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya