Berita

Meutya Hafid/RMOL

Politik

Golkar: Tiga PR Besar Prabowo Sebagai Menhan

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis," kata Meutya, yang pernah menjabat pimpinan Komisi I DPR, Rabu (23/10).

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar Prabowo sebagai Menhan.


Pertama, Prabowo segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Target MEF alutsista Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen.

"Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent," ujar Meutya.

Kedua, mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.

"Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama," sebut Meutya dalam keterangannya.

PR ketiga yang menjadi perhatian adalah, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI pada 5 Oktober 2019 sudah jelas, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.

DPR bersama Kemenhan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. Diharapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya.

Meutya menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu, dewan mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan, bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.

"Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid," tutup mantan wartawan ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya