Berita

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Jika Jadi Menteri, Prabowo Harus Tunduk Pada Jokowi

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 04:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Kabinet Kerja II yang saat ini tengah bergulir bukan hanya membahas orang perorangan, melainkan lebih penting bicara soal sistem.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, publik harus sadar bahwa sistem yang dianut dalam pembentukan kabinet adalah presidensial, di mana pemilihan menteri hak prerogatif Presiden.

"Siapapun menterinya harus bekerja untuk Presiden," kata Fahri dalam acara ILC TVOne, Selasa (22/10).


Pengaggas Garbi ini bahkan menyinggung pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu lalu (20/10). Ia mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh, jika tidak maka presiden siap untuk mencopot menteri tersebut.

Bagi Fahri, sikap Presiden ini sudah tepat jika melihat sistem pembentukan menteri itu sendiri.

"Semuanya harus kerja, termasuk Pak Prabowo ataupun Airlangga karena otomatis jadi bawahan Presiden, tidak boleh didikte ketua umum," tandasnya.

Prabowo menjadi salah satu dari puluhan tokoh yang diundang ke Istana untuk membahas soal menteri Kabinet Kerja II. Usai bertemu Jokowi, Prabowo yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo mengaku diminta untuk membantu pemerintahan dari sisi pertahanan. Publik pun menilai hal ini menjadi sinyalemen masuknya Ketum Gerindra sebagai menteri Jokowi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya