Berita

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad/RMOL

Nusantara

Dianggap Rasial, Koalisi NGO HAM Aceh Tuntut Google Minta Maaf

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 02:48 WIB | LAPORAN: AZHARI USMAN

Meski perusahaan mesin pencarian asal Amerika Serikat, Google telah memperbaiki simtem layanan Google Translate, Koalisi NGO HAM Aceh akan tetap malakukan somasi dan menuntut perusahaan internet tersebut meminta maaf karena dinilai telah menebar kebencian dan diskriminasi rasial dalam menerjemahkan frasa 'Aceh'.

Beberapa waktu lalu, hasil Google Translate dari bahasa jawa ke Indonesia menyebutkan 'anak melayu' sebagai ‘bajingan’ dan ‘wong melayu’ sebagai ‘orang-orang curang’. Namun belakangan Google telah memperbaiki layanan tersebut.

Surat somasi terhadap Google dilayangkan Koalisi NGO HAM Aceh pada kantor pusat Google LLCC di USA agar secepatnya meminta maaf atas prilaku yang dianggap disengaja.


“Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada respons, maka akan dibawa pada ranah hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia,” tegas Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad pada awak media di Banda Aceh, Selasa (22/10).

Menurut Zulfikar, pembiaran yang dilakukan pihak Google menerjemahkan frasa Aceh dengan kata-kata rasis dari bahasa jawa ke dalam bahasa Indonesia bisa membahayakan kerukunan antarsuku di Indonesia.

Penyebaran kebencian terhadap suku Aceh dan Melayu merupakan perusakan tatanan bahasa daerah dan berakibat pada keresahan publik dan membuka ruang konflik horizontal atas keberagaman suku di Indonesia.

Itu sebabnya, Koalisi NGO HAM Aceh menuntut agar kantor pusat Google LLCC di USA membuka, melacak dan memberikan data kontributor pembuat terjemahan yang mengandung diskriminasi rasial agar dapat diselesaikan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dia meminta pihak Google baik kantor pusat Google LLC maupun kantor perwakilan di Indonesia agar meminta maaf secara terbuka dan resmi melalui media massa cetak, elektronik, dan daring di 34 Provinsi di Indonesia.

Lalu, memberikan jaminan dan memastikan untuk tidak lagi terulang kejadian serupa dalam layanan Google Translate, khususnya terhadap masyarakat Aceh, Melayu, dan kepada bangsa-bangsa lain di dunia pada umumnya.

“Surat peringatan ini kami sampaikan untuk menuntut pertanggungjawaban Google dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan, dan diharapkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah surat ini disampaikan kepada pihak Google agar dapat memenuhi tuntutan kami tersebut di atas,” tegas Zulfikar Muhammad.

Surat somasi juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta dan 15 lembaga resmi negara di Jakarta dan Aceh.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya