Mendikbud Sepatutnya Masih Dipegang Muhammadiyah

Proses penyusunan Kabinet Kerja II sedang berlangsung dalam beberapa hari ini dan akan resmi diumumkan pada Rabu (23/10).

Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan memberi gambaran bahwa menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan ke depan adalah figur profesional dan mampu bekerja cepat tanpa mengabaikan aspek representasi partai politik, golongan dan kedaerahan.

Tekad Presiden Jokowi tersebut mendapat dukungan dari eks relawan Jokowi-Maruf, Ton Abdillah Has. Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini menyatakan profesionalitas dan representasi merupakan perpaduan ideal.

"Profesionalisme merupakan syarat mutlak karena akan mempengaruhi kinerja kementerian, sedangkan representasi adalah keniscayaan mengingat mengelola negara bangsa yang demikian kompleks memerlukan kebersamaan," ujar Koordinator Koalisi Nasional Relawan Muslim Indonesia (KN RMI).

Namun demikian, Ton menggarisbawahi, keduanya mesti dikombinasikan, agar faktor kinerja dan politik dapat berjalan beriringan.

"Sejumlah calon menteri yang sejak kemarin sudah diperkenalkan lewat undangan ke Istana Negara sudah menunjukkan upaya mengkombinasikan dua faktor tersebut, meski hingga siang ini representasi dua ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah yang biasanya diberi peran di bidang agama dan pendidikan belum terlihat," tutur Ton.

Terkait hal ini Ton Abdillah berpendapat, sudah sepatutnya bidang pendidikan dipercayakan pada tokoh Muhammadiyah, mengingat Muhammadiyah memang konsen pada bidang pendidikan lewat ribuan amal usahanya berupa PAUD hingga Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Artinya, kepada tokoh Muhammadiyah manapun Presiden Jokowi memberikan mandat, sudah menjadi kepatutan, karena insyaallah memenuhi kedua kriteria di atas, profesional dan merepresentasikan sebuah ormas besar di Indonesia," pungkasnya.