Dalam Memilih Menteri, Jokowi Tidak Boleh Tersandera Utang Budi Politik

Kabinet Kerja II Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru akan diumumkan Rabu besok. Publik berharap pada periode kepemimpinan yang keduanya, Jokowi dalam memilih menteri sesuai visi-misi presiden, bukan visi-misi partai, apalagi agenda pribadi.

Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif'an berpendapat, Jokowi mesti lebih kuat dan mampu mengorkrestrasi kabinetnya dengan baik. Sebab, Jokowi sudah tidak punya lagi beban elektoral.

"Jokowi tidak boleh tersandera karena faktor kedekatan atau hutang budi politik. Pilih menteri sesuai kompetensi dan kebutuhan pembangunan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/10).

Lebih lanjut, Ali menerangkan, Jokowi mesti memastikan bahwa para pembantunya mampu mengikuti ritme dan langgam kepemimpinan dirinya. Selain itu, menteri tidak boleh melakukan blunder. Jangan sampai justru Jokowi jadi bemper dari salah urus menterinya atau komunikasi kacau yang dilakukan menterinya.

"Terakhir, Jokowi juga perlu memastikan pembantunya tidak memiliki loyalitas ganda. Menteri harus tegak lurus ke presiden, bukan ke ketua umum parpol atau yang lain," pungkasnya.

Sejauh ini, sudah ada beberapa calon menteri atau pembantu di kabinet yang dipanggil Jokowi. Mereka adalah, Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wishnutama, Erick Thohir, Tito Karnavian, Airlangga Hartarto, Pratikno, Fadjroel Rachman dan  Nico Harjanto.

Selain deretan nama diatas beberapa nama kandidat menteri yang sudah menghadap Jokowi diantaranya: Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, Sri Mulyani, Syahrul Yasin Limpo, Agus Gumiwang, Siti Nurbaya Bakar, Juliari P. Batubara, Suharso Monoarfa, Basuki Hadimuljono, Fachrul Razi, Ida Fauziyah dan Bahril Lahadalia.