Konflik Kepentingan Terlalu Besar, Lebih Baik Luhut Enggak Usah Masuk Kabinet Lagi

Presiden Joko Widodo di periode kedua harus memilih menteri yang bebas dari kepentingan pribadi, apalagi pada posisi di bidang strategis dan berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia.

Beberapa menteri yang disebut tidak layak sudah disuarakan oleh berbagai kalangan. Salah satu mantan menteri Jokowi yang seharusnya tidak dipilih adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Analis ekonomi politik, Kusfiardi menyatakan, sebaiknya Jokowi tidak memilih LBP sebagai menteri Kabinet Kerja II. Menurutnya, LBP memiliki konflik kepentingan yang terlalu tinggi dan sangat rentan mengorbankan kebijakan pemerintahan hanya untuk kepentingan bisnisnya semata.

"Luhut jadi pensiunan yang baik ajalah. Enggak usah ikut-ikutan lagi. Karena conflict of interest-nya terlalu besar. Punya tambang, bisnis ini bisnis itu. Kalau di kabinet akan susah, masa kebijakan di pemerintahan harus dikorbankan demi kepentingan pribadi," ujar Kusfiardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).

Pendiri FINE Institute ini melanjutkan, jika LBP adalah sosok negarawan, maka ketika Jokowi meminta dia masuk di kabinet sudah seharusnya menolak. Kusfiardi meminta mantan Menko Kemaritiman itu fokus mengurusi bisnis dan menikmati masa tuanya.

"Jadi kalau Luhut jenderal nasionalis yang baik, mundur sajalah. Istirahat di rumah main sama anak cucu di rumah, urus bisnis yang baik. Enggak usah ngrecokin negara," pungkasnya.