Berita

Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu (Tetty Paruntu)/RMOL

Publika

Penjelasan Tety Paruntu, Gagal Jadi Menteri Kabinet Kerja II

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 22:33 WIB | OLEH: ILHAM BINTANG

BUPATI Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu alias Tetty Paruntu merapat ke Istana Kepresidenan untuk menghadap Presiden Joko Widodo, Senin (21/10) pagi.

Ini sesuai panggilan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Minggu (20/10) pukul 22.27 WIB via WhatsApp. Ketua DPD I Partai  Golkar Sulawesi Utara itu tiba di Istana pukul 10.00 WIB.

Sesuai petunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Tetty diminta berkordinasi dengan Kepala Biro Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin untuk mendapat akses masuk Istana.


Hari itu agenda Presiden menerima dan berkenalan dengan calon anggota kabinetnya. Tak ayal, kehadiran Tetty Paruntu di Istana mendapat perhatian khusus  dari para wartawan yang bersiaga sejak pagi. Tetty adalah satu-satunya perempuan di antara tokoh-tokoh yang menghadap Presiden Jokowi.

Diklarifikasi Mensesneg

Setelah menunggu di ruang tamu satu jam lebih, sekitar pukul 11.30  WIB protokol Istana menemuinya. Dia terlebih dahulu diminta mengisi formulir dan menandarangani “Pakta Integritas” yang berisi beberapa hal.

“Pertama, tidak tersangkut kasus hukum. Kedua, kewarganegaraannya tidak berstatus ganda (dwikewarganegaraan). Itu antara lain. Semua pertanyaannya saya jawab. Dan, tandatangani,” ungkap Tetty Paruntu dalam wawancara khusus Senin (21/10) malam.

Setelah itu Tetty pindah tempat menunggu di lounge Istana.

Tidak berapa lama, Mensesneg Pratikno menemuinya. Ia memberitahu Tetty telah menerima sms. Praktikno meminta klarifikasi Tetty pada dua kasus. Pertama mengenai  keterlibatan Tetty dalam kasus  Bowo Sidik yang sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan Tipikor. Kasus kedua, mengenai mutasi ASN di kantornya yang mengakibatkan sekdanya dilidik pihak berwajib.

Tetty pun mengklarifikasi langsung di depan Pak  Pratikno. Yang pertama, dia bantah terlibat dalam kasus  Bowo Sidik. Juga  menyangkal pernah memberikan uang kepada Bowo Sidik. “Saya memang tidak melakukan itu,” elak Tetty.

Menurut keterangan KPK Senin siang, Tetty  pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan dan persidangan Bowo Sidik. Hal itu disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (21/10)

KPK memeriksa Tetty dalam proses penyidikan kasus suap Bowo Sidik pada 26 Juni 2019. Dalam dakwaan KPK, Bowo disebut menerima suap sebesar Rp 2,6 miliar dari Tetty atas  kerja sama pengangkutan pupuk dan gratifikasi senilai Rp 7,7 miliar terkait jabatannya sebagai pimpinan Komisi VI DPR.

“Benar saya pernah diperiksa  sebagai saksi. Kesaksian membantah tuduhan memberi uang kepada Bowo. Dalam persidangan Bowo juga tidak menyatakan saya memberi uang. Clear. Selesai,” sanggah mantan pengusaha Alutsista ini.

Kasus ASN

“Saya juga membantah soal kasus mutasi ASN, yang ditanyakan Pak Pratikno. Kasus itu sama sekali tidak ada. Saya juga heran, kok isu itu muncul,” jelas Tetty.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun datang. Tapi Tetty membantah Airlangga datang untuk menyuruhnya pulang. Justru Airlangga membantu says menjelaskan mengenai tuduhan itu.  Setelah itu Tetty pun pulang.

Ketika pulang, Tetty tidak melewati jalan yang sama ketika datang ke Istana. Dia pulang lewat samping. Ini pula yang membuat wartawan makin menyoroti kehadirannya. Ia sedih mengikuti pemberitaan media yang berbagai versi.

“Saya itu diminta datang oleh Pak Pratikno. Ini masih saya simpan pesannya di WhatsApp. Pesan beliau masuk pukul 22.27 WIB. Emangnya saya gila datang ke Istana tanpa diundang,” cerita Tetty.

Usulan Resmi Golkar

Menurut Tetty, dia diusulkan resmi oleh Partai Golkar untuk menjadi anggota Kabinet Jokowi -Ma’ruf. Yang mengusulkan namanya  kepada Presiden Jokowi Ketua Umum Golkar,  Airlangga.

“Saya diberitahu Pak Ketum di kantor Golkar tiga hari lalu, hari Jumat. Pak Airlangga menyampaikan bahwa Tetty termasuk dari empat nama dari Partai Golkar yang diusulkan menjadi anggota kabinet. Tiga lainnya, Pak Zainuddin Amali, Pak Agus Gumiwang, dan Pak Airlangga sendiri. Saya tidak pernah minta-minta untuk  diutus Partai Golkar. Catat itu Bang,” sambung  Tetty.

Tetty mengaku tidak kecewa oleh kejadian yang tidak mengenakkan dirinya Senin siang tadi. Baginya, apa yang terbaik buat Presiden Jokowi, akan didukungnya.

“Saya kan bukan orang yang tidak punya pekerjaan,” ujar Tetty yang sebelumnya tergabung dalam tim sukses Gojo, Golkar-Jokowi.

Untuk diketahui, Tetty malah pernah menerima Universal Health Coverage Awards (UHC Award) yang diserahkan oleh Presiden RI Jokowi bulan Mei lalu. Award  itu dipersembahkan  Presiden RI kepada para  Kepala Daerah yang telah memenuhi kriteria Terjaminnya Pelayanan Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat. Tetty, salah satu penerimanya.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya