Berita

Istana Negara Jakarta/Net

Politik

KABINET KERJA II

Gaya Komunikasi Pembantu Presiden Jangan Provokatif Dan Militeristik

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 13:46 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Banyak persoalan yang diurusi di luar bidangnya.

Selain itu, gaya komunikasi Luhut juga seringkali provokatif sehingga menimbulkan kontroversi. Dan hal tersebut kerap mengganggu citra pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, ke depan gaya komunikasi pembantu Presiden sebaiknya diubah.


"Pejabat publik mestinya mengurangi istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah yang akademik, gunakan bahasa sipil. Yang penting substansinya sampai kepada publik. Enggak perlu pakai bahasa yang militeristik seperti penggunaan istilah 'buldozer'," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).

Lanjut dia, sebaiknya dalam berkomunikasi pejabat publik menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti.

Namun, saat disinggung apakah Luhut masih akan dipertahankan Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II, Adi berpendapat kemungkinan iya. Karena meski kadang kali mengeluarkan pernyataan kontroversi, semua urusan selesai di tangan Jokowi.

"Apalagi di tengah koalisi yang gemuk ini, peran Pak Luhut sepertinya dibutuhkan. Sebab dia diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi kebuntuan politik yang ada," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya