Berita

Presiden Joko Widodo (Kanan)/Net

Publika

Jokowi, Bersihkan Kabinet Dari Ekonom Neolib, Saatnya Gandeng Ekonom Kerakyatan

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 01:03 WIB | OLEH: SYA'RONI

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah dilantik. Menurut UU Kementerian Negara, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengumumkan kabinet.

Dari dinamika di lapangan, tampaknya presiden akan lebih cepat mengumumkan susunan kabinetnya, lebih cepat dari 2014 yang hanya membutuhkan waktu 7 hari.

Boleh saja Presiden mengumumkan kabinet secepat mungkin. Namun perlu diingatkan bahwa untuk pos ekonomi perlu kecermatan. Pasalnya, kinerja ekonomi pada periode pertama jauh dari ekspektasi.


Indikator ekonomi menunjukkan kesuraman. Ekspor tumbang oleh impor. Pengangguran membludak, untung tersalamatkan kemunculan ojek online. Kemiskinan melonjak, harus ditopang bantuan sosial dalam jumlah yang fantastis. Kesenjangan ekonomi juga makin menganga, 1 persen orang kaya menguasai separuh kekayaan nasional.

Skuad tim ekonomi Kabinet Kerja I yang didominasi ekomom neolib, tidak ada yang layak dipertahankan. Harus dirombak total. Indonesia butuh figur ekonom kerakyatan untuk membawa ekonomi meroket seperti yang diharapkan presiden.

Saatnya ekonom kerakyatan menggantikan ekonom neolib. Sosok Rizal Ramli, yang sudah terbukti keperpihakannya kepada rakyat, perlu dimasukkan dalam jajaran menteri ekonomi. Rekam jejaknya terbukti bervisi kerakyatan.

Saat menjabat di pemerintahan kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat. Saat di luar pemerintahan pun, tak henti memberi masukan agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari visi kerakyatan.

Bila Jokowi ingin meninggalkan 'warisan' rakyat yang sejahtera dan maju, maka ekonom kerakyatan harus dimasukkan dalam tim ekonomi. Sebaliknya, bila tetap mempertahankan ekonom neolib, maka warisan yang akan ditinggalkan adalah kesenjangan ekonomi, konglomerat makin kaya, rakyat bertambah miskin.

Bila kebobrokan ekonomi selama 5 tahun ingin tergantikan menjadi kemakmuran, maka solusinya memasukkan Rizal Ramli dalam jajaran tim ekonomi.

Penulis adalah Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Makna Filosofi Lampion Waisak 2026, Simbol Pencerahan, Harapan, dan Kedamaian

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:58

Standarisasi Kemasan Rokok Dinilai Berpotensi Merugikan Pedagang Kaki Lima

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:43

Soal Opini Bahlil yang Sebut Kurban Wajib bagi Setiap Muslim, Ini Respons Komisi Fatwa MUI

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:27

Harga Minyak Dunia Anjlok ke 92 Dolar AS

Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:07

Rupiah Melemah, Biaya Liburan di Indonesia Jadi Magnet Wisatawan Mancanegara

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:36

Penyidik Dalami Dokumen Ekspor Sawit, Kasus Under Invoicing Terus Bergulir

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:24

IHSG di Akhir Mei 2026 Tertekan, Asing Net Sell Jumbo Rp8,5 Triliun

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:16

Bukan Sekadar Kurban, Begini Cara Galeri 24 Sampaikan Makna Berbagi di Hari Raya

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:12

Harga Emas Antam Melonjak Rp25.000 di Akhir Mei 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 10:03

Opini Bahlil di Kompas Disoal: Tidak Tepat Samakan Kurban dengan Zakat Fitrah

Sabtu, 30 Mei 2026 | 09:47

Selengkapnya