Berita

Presiden Joko Widodo (Kanan)/Net

Publika

Jokowi, Bersihkan Kabinet Dari Ekonom Neolib, Saatnya Gandeng Ekonom Kerakyatan

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 01:03 WIB | OLEH: SYA'RONI

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah dilantik. Menurut UU Kementerian Negara, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengumumkan kabinet.

Dari dinamika di lapangan, tampaknya presiden akan lebih cepat mengumumkan susunan kabinetnya, lebih cepat dari 2014 yang hanya membutuhkan waktu 7 hari.

Boleh saja Presiden mengumumkan kabinet secepat mungkin. Namun perlu diingatkan bahwa untuk pos ekonomi perlu kecermatan. Pasalnya, kinerja ekonomi pada periode pertama jauh dari ekspektasi.


Indikator ekonomi menunjukkan kesuraman. Ekspor tumbang oleh impor. Pengangguran membludak, untung tersalamatkan kemunculan ojek online. Kemiskinan melonjak, harus ditopang bantuan sosial dalam jumlah yang fantastis. Kesenjangan ekonomi juga makin menganga, 1 persen orang kaya menguasai separuh kekayaan nasional.

Skuad tim ekonomi Kabinet Kerja I yang didominasi ekomom neolib, tidak ada yang layak dipertahankan. Harus dirombak total. Indonesia butuh figur ekonom kerakyatan untuk membawa ekonomi meroket seperti yang diharapkan presiden.

Saatnya ekonom kerakyatan menggantikan ekonom neolib. Sosok Rizal Ramli, yang sudah terbukti keperpihakannya kepada rakyat, perlu dimasukkan dalam jajaran menteri ekonomi. Rekam jejaknya terbukti bervisi kerakyatan.

Saat menjabat di pemerintahan kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat. Saat di luar pemerintahan pun, tak henti memberi masukan agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari visi kerakyatan.

Bila Jokowi ingin meninggalkan 'warisan' rakyat yang sejahtera dan maju, maka ekonom kerakyatan harus dimasukkan dalam tim ekonomi. Sebaliknya, bila tetap mempertahankan ekonom neolib, maka warisan yang akan ditinggalkan adalah kesenjangan ekonomi, konglomerat makin kaya, rakyat bertambah miskin.

Bila kebobrokan ekonomi selama 5 tahun ingin tergantikan menjadi kemakmuran, maka solusinya memasukkan Rizal Ramli dalam jajaran tim ekonomi.

Penulis adalah Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya