Presiden Joko Widodo (Kanan)/Net
PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah dilantik. Menurut UU Kementerian Negara, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengumumkan kabinet.
Dari dinamika di lapangan, tampaknya presiden akan lebih cepat mengumumkan susunan kabinetnya, lebih cepat dari 2014 yang hanya membutuhkan waktu 7 hari.
Boleh saja Presiden mengumumkan kabinet secepat mungkin. Namun perlu diingatkan bahwa untuk pos ekonomi perlu kecermatan. Pasalnya, kinerja ekonomi pada periode pertama jauh dari ekspektasi.
Indikator ekonomi menunjukkan kesuraman. Ekspor tumbang oleh impor. Pengangguran membludak, untung tersalamatkan kemunculan ojek online. Kemiskinan melonjak, harus ditopang bantuan sosial dalam jumlah yang fantastis. Kesenjangan ekonomi juga makin menganga, 1 persen orang kaya menguasai separuh kekayaan nasional.
Skuad tim ekonomi Kabinet Kerja I yang didominasi ekomom neolib, tidak ada yang layak dipertahankan. Harus dirombak total. Indonesia butuh figur ekonom kerakyatan untuk membawa ekonomi meroket seperti yang diharapkan presiden.
Saatnya ekonom kerakyatan menggantikan ekonom neolib. Sosok Rizal Ramli, yang sudah terbukti keperpihakannya kepada rakyat, perlu dimasukkan dalam jajaran menteri ekonomi. Rekam jejaknya terbukti bervisi kerakyatan.
Saat menjabat di pemerintahan kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat. Saat di luar pemerintahan pun, tak henti memberi masukan agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari visi kerakyatan.
Bila Jokowi ingin meninggalkan 'warisan' rakyat yang sejahtera dan maju, maka ekonom kerakyatan harus dimasukkan dalam tim ekonomi. Sebaliknya, bila tetap mempertahankan ekonom neolib, maka warisan yang akan ditinggalkan adalah kesenjangan ekonomi, konglomerat makin kaya, rakyat bertambah miskin.
Bila kebobrokan ekonomi selama 5 tahun ingin tergantikan menjadi kemakmuran, maka solusinya memasukkan Rizal Ramli dalam jajaran tim ekonomi.
Penulis adalah Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)
