Berita

Presiden Joko Widodo (Kanan)/Net

Publika

Jokowi, Bersihkan Kabinet Dari Ekonom Neolib, Saatnya Gandeng Ekonom Kerakyatan

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 01:03 WIB | OLEH: SYA'RONI

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah dilantik. Menurut UU Kementerian Negara, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengumumkan kabinet.

Dari dinamika di lapangan, tampaknya presiden akan lebih cepat mengumumkan susunan kabinetnya, lebih cepat dari 2014 yang hanya membutuhkan waktu 7 hari.

Boleh saja Presiden mengumumkan kabinet secepat mungkin. Namun perlu diingatkan bahwa untuk pos ekonomi perlu kecermatan. Pasalnya, kinerja ekonomi pada periode pertama jauh dari ekspektasi.


Indikator ekonomi menunjukkan kesuraman. Ekspor tumbang oleh impor. Pengangguran membludak, untung tersalamatkan kemunculan ojek online. Kemiskinan melonjak, harus ditopang bantuan sosial dalam jumlah yang fantastis. Kesenjangan ekonomi juga makin menganga, 1 persen orang kaya menguasai separuh kekayaan nasional.

Skuad tim ekonomi Kabinet Kerja I yang didominasi ekomom neolib, tidak ada yang layak dipertahankan. Harus dirombak total. Indonesia butuh figur ekonom kerakyatan untuk membawa ekonomi meroket seperti yang diharapkan presiden.

Saatnya ekonom kerakyatan menggantikan ekonom neolib. Sosok Rizal Ramli, yang sudah terbukti keperpihakannya kepada rakyat, perlu dimasukkan dalam jajaran menteri ekonomi. Rekam jejaknya terbukti bervisi kerakyatan.

Saat menjabat di pemerintahan kebijakannya selalu berpihak kepada rakyat. Saat di luar pemerintahan pun, tak henti memberi masukan agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari visi kerakyatan.

Bila Jokowi ingin meninggalkan 'warisan' rakyat yang sejahtera dan maju, maka ekonom kerakyatan harus dimasukkan dalam tim ekonomi. Sebaliknya, bila tetap mempertahankan ekonom neolib, maka warisan yang akan ditinggalkan adalah kesenjangan ekonomi, konglomerat makin kaya, rakyat bertambah miskin.

Bila kebobrokan ekonomi selama 5 tahun ingin tergantikan menjadi kemakmuran, maka solusinya memasukkan Rizal Ramli dalam jajaran tim ekonomi.

Penulis adalah Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA)

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya