Berita

Ekonom senior DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Urai Alasan Austerity Penyebab Ekonomi Stagnan

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 | 19:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan sejak dipimpin Presiden Joko Widodo bukan hal yang mengejutkan bagi ekonom senior DR Rizal Ramli.

Sejak tahun 2017 lalu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh. Ini lantaran ada kebijakan salah yang terus diambil menteri-menteri di bidang ekonomi.

“Kondisi hari ini memang terjadi stagnasi. Hingga 2019 hanya akan naik 5 persen,” ujar RR, sapaan akrabnya saat diwawancara sebuah media pada Desember 2017 lalu.


Dia menguraikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan yang salah karena mengikuti arahan Bank Dunia. Kebijakan makro ekonomi yang diambil baginya super konservatif dan terlalu text book. Salah satu yang disorti adalah program pengetatan anggaran atau austerity.

“Ini di latin Amerika gagal, di Yunani sampai tiga kali malah jadi makin parah,” terangnya.

Prinsip austerity, urainya, selalu mendasarkan pada pengetatan anggaran demi penghematan. Di satu sisi mereka turut memburu pajak secara besar-besaran. Tujuan utamanya, untuk menyisakan uang lebih demi membayar utang ke kreditor.

“Jadi prioritas utamanya adalah kepastian ada pembayaran pada kreditor,” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.

Bagi mereka yang mengambil kebijakan austerity, kata Rizal, tidak pernah peduli dengan nasib rakyat. Ekonomi stagnan, daya beli anjlok, hingga rakyat tidak puas bukan masalah penting. Sebab, yang paling penting kreditor jadi prioritas nomor satu.

Hal itu juga yang membuat asing selalu mengeluarkan pujian pada pemerintah. Sebab, kebijakan yang diambil bagus bagi mereka.  

“Karena kalau kita potong anggaran, berarti ada uang buat bayar utang ke kreditor,” tegasnya.

“Jadi kalau ada yang bilang prioritas utama kita infrastruktur, nol!. Prioritas nomor satu pemerintah adalah bayar utang, supaya menyenangkan kreditor,” tutup Rizal Ramli.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya